Pidato Perdana di MPR, Muzani Minta Pemerintah Gunakan Pengaruh Tekan Konflik Timur Tengah
- VIVA.co.id/M Ali Wafa
Jakarta, VIVA - Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyerukan agar pemerintah Indonesia menggunakan pengaruhnya guna mencegah eskalasi konflik di Timur Tengah. Hal itu, menurutnya penting dilakukan agar tidak merambat lebih meluas yang memungkinkan timbulnya berbagai macam bahaya.
Saat ini, kata Muzani, eskalasi konflik di Timur Tengah terus meningkat dan meluas. Untuk itu, pengaruh yang bisa digunakan Republik Indonesia itu mulai dari forum gerakan nonblok, G20, APEC, hingga OKI.
"Dari mimbar yang terhormat ini, atas nama Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, atas nama bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia, kami mohon dengan hormat agar pemerintah Republik Indonesia menggunakan pengaruhnya," kata Muzani saat menyampaikan pidato perdananya setelah dilantik, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 3 Oktober 2024.
VIVA Militer: Serangan rudal Iran ke Israel
- Reuters/Amir Cohen
Muzani dilantik menjadi Ketua MPR RI periode 2024-2029 bersama delapan Wakil Ketua MPR RI yang terdiri atas seluruh fraksi partai politik serta kelompok DPD RI.
Meski mencegah peperangan lebih meluas, menurut Muzani, bangsa Indonesia harus tetap memperjuangkan kemerdekaan Palestina sebagai sebuah komitmen yang tetap dijunjung tinggi.
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan bahwa kemerdekaan Palestina merupakan sebuah amanah sejarah yang dipikul sejak Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955, melalui Dasasila Bandung. Namun, sampai sekarang, amanat itu belum tercapai.
"Saya mengajak semua elemen masyarakat, termasuk media, lembaga swadaya masyarakat, akademisi untuk bersinergi dalam menyuarakan kepentingan rakyat Palestina. Kita harus berkolaborasi untuk memastikan bahwa suara mereka didengar dan diperjuangkan mendapatkan dukungan internasional yang kuat," ujarnya.
Penghancuran Bangunan Jadi Komponen Utama Israel Jajah Palestina, Menurut Laporan Uni Eropa
Penghancuran bangunan menjadi komponen utama pendudukan dan pemukiman Israel di wilayah Palestina, menurut laporan terbaru Uni Eropa.
