Puan Ajak Anggota DPR Baru Utamakan Gotong Royong Awasi Anggaran

Jakarta, VIVA - Ketua DPR RI, Puan Maharani mendorong anggota DPR baru periode 2024-2029 untuk mengutamakan gotong royong dalam bekerja, terutama dalam menjalankan fungsi DPR 5 tahun mendatang yakni fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. 

Menurut Puan, DPR tak mungkin bekerja sendiri karena pengambilan keputusan kebijakan negara dilakukan secara bersama-sama.

Demikian disampaikan Puan dalam pidatonya seusai ditetapkan menjadi Ketua DPR 2024-2029 dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024.

"Pengambilan keputusan kebijakan negara tidak mungkin diputuskan sendiri, kita harus bersama dengan anggota DPR RI lainnya dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan dan peran diplomasi. Apalagi, mekanisme kerja di setiap AKD (alat kelengkapan dewan) DPR adalah penetapan kebijakan negara yang mengutamakan musyawarah mufakat untuk mencari kesepakatan," kata Puan.

Karena itu, mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu mengimbau perlu membangun komunikasi efektif antara AKD dengan mitra kerja, serta antarpoksi-poksi, antar pimpinan dan anggota.

Menurut Puan, hal itu penting supaya bisa menghasilkan kebijakan negara yang paling baik bagi kepentingan rakyat dan negara.

"Ke depan kekuasaan yang diberikan rakyat kepada kita, anggota DPR RI dapat digunakan untuk merubah kehidupan rakyat yang semakin sejahtera. Menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama, seluruh anggota DPR RI, untuk dapat menjalankan amanat rakyat dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Lebib jauh, Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu juga menyoroti fungsi-fungsi DPR RI ke depannya. Salah satunya, kata Puan, peran legislasi di mana DPR bersama pemerintah adalah membentuk Undang Undang yang dapat mengatur kehidupan rakyat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, religi, dan lain sebagainya.

"Kita dan pemerintah akan menyusun Program Legislasi Nasional, yaitu Undang Undang prioritas 5 tahun ke depan. Kita dan Pemerintah dalam membentuk Undang Undang diharapkan selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, mengatur kemudahan-kemudahan dalam urusan rakyat," jelas dia.

Sementara dalam menjalankan fungsi anggaran DPR, lanjut Puan, anggota dewan harus memastikan kebijakan dan program pada APBN dapat berjalan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, menjalankan pembangunan di segala bidang dan pemerataan pembangunan di daerah.

Dalam konteks itu, menurut Puan, DPR baru siap bersama Pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kembali membahas perubahan anggaran serta penyesuaian program dan kementerian.

Menurut dia, agenda DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan atas kinerja pemerintahan dan lembaga-lembaga negara dalam menjalankan Undang Undang, akan diarahkan untuk dapat meningkatkan kinerja pemerintah dan lembaga-lembaga negara dalam menangani berbagai urusan rakyat.

"Agenda diplomasi DPR RI, diarahkan untuk memperkuat posisi politik luar negeri Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional, DPR RI akan mengambil peran dalam forum-forum parlemen regional maupun bilateral. Peran diplomasi ini akan dilakukan juga oleh seluruh anggota DPR RI melalui kegiatan Grup Kerja Sama Bilateral antar Parlemen," imbuhnya.

Puan Sebut Kenaikan PPN 12 Persen Amanat UU Tapi Harus Cermat

Puan Maharani mengatakan bahwa kenaikan PPN 12 persen merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

VIVA.co.id

19 Desember 2024