DPR 2019-2024 Rapat Terakhir Hari ini, RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Periode Depan
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Jakarta, VIVA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Paripurna Penutupan Keanggotaan periode 2019-2024, Senin, 30 September 2024.
Rapat Paripurna terakhir ini bakal membahas sejumlah persoalan yang belum dituntaskan. Sementara Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan RUU Pekerja Rumah Tangga (PRT) akan dilanjutkan pembahasannya pada periode mendatang.
"Hari ini kita akan menuntaskan beberapa agenda yang masih belum tuntas, yang kita akan Paripurna kan dan kemudian pidato terakhir penutupan dari ibu Ketua DPR sebagai penutup akhir periode 2019-2024," kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Dasco menuturkan, RUU Perampasan Aset, RUU Hukum Adat dan RUU PRT akan masuk ke dalam program legislasi nasional pada periode 2024-2029.
"Jadi kami sudah bahas bahwa dua undang-undang, yaitu perampasan aset dan hukum adat memang belum pernah dibahas periode lalu, kami akan masuk prolegnas untuk periode depan. Nah, khusus PRT, karena ini sudah ada tahapannya jalan, itu dalam rangka menindaklanjuti kita akan carry over pada periode depan, itu sudah ada tahapan selanjutnya untuk kemudian masuk ke dalam tahap pembahasan," Ketua Harian Partai Gerindra itu.
Lebih lanjut, Dasco menekankan terkait agenda pelantikan anggota DPR RI periode 2024-2029 progresnya sudah 95 persen. Dasco meyakini, pelantikan anggota DPR RI terpilih yang akan digelar pada Selasa, 1 Oktober 2024, akan berjalan lancar.
"Sejauh ini untuk persiapan pelantikan besok kalau kami cek sudah dalam tahap 95 persen dan tinggal merapikan yang belum-belum rapi. Tapi pada prinsipnya insya Allah semua besok akan berjalan dengan baik dan lancar," ujarnya.
Dasco Pastikan UU MD3 Tidak Direvisi, Puan Bakal Ketua DPR Lagi?
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memastikan parlemen periode 2019-2024 tidak merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD (UU MD3). Dengan demiki
