Soroti Pembubaran Diskusi Kemang, Gus Najmi PKB: Demokrasi Kita Terganggu

Jakarta, VIVA - Aksi pembubaran diskusi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan secara brutal jadi sorotan luas. Elite partai politik pun ikut menanggapi insiden tersebut.

Wakil Ketua Harian DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Najmi Mumtaza Rabbany alias Gus Najmi mengaku terganggu dengan peristiwa pembubaran forum diskusi yang dihadiri sejumlah tokoh nasional di Kemang. Bagi dia, aksi pembubaran itu mengganggu iklim demokrasi di Tanah Air. 

"Kejadian ini sangat mengganggu kita semua, terutama bagi kita yang percaya pada demokrasi dan hak asasi manusia," ujar Gus Najmi, Minggu 29 September 2024.

Dia bilang kebebasan berpendapat adalah hak yang berharga. Sebab, hal itu diatur dalam konstitusi yaitu Pasal 28E dan 28F dengan menjamin hak setiap orang untuk berbicara dan berkumpul secara damai.

Namun, menurut dia, apa yang terjadi di Kemang menunjukkan hak-hak ini masih terancam.

"Kita tidak bisa diam saja saat premanisme mengintimidasi diskusi yang seharusnya menjadi wadah untuk bertukar ide dan gagasan," tuturnya. 

Kata dia, berdasarkan laporan dari Freedom House, kebebasan sipil di Indonesia menunjukkan penurunan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut dia, hal itu adalah fakta yang mengkhawatirkan. 

Dia menuturkan aksi yang mengintimidasi dengan ketakutan untuk membungkam suara-suara kritis jangan dibiarkan. 

"Kita perlu memastikan bahwa setiap orang, tanpa terkecuali, dapat berbicara dan berdiskusi tanpa rasa takut," kata Gus Najmi.

Lebih lanjut, ia juga mengapresiasi langkah pihak kepolisian yang mencatat laporan terkait insiden ini. Namun, semua mesti memastikan bahwa tindakan tegas diambil terhadap pelaku premanisme ini.

"Kita tidak ingin kejadian serupa terulang di masa depan. Kita, sebagai generasi muda, harus berani bersuara untuk melawan ketidakadilan," tutur Gus Najmi. 

Kemudian, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga ruang publik sebagai tempat yang aman untuk berdiskusi dan berpendapat.

"Kita harus bersatu untuk melawan intimidasi dan untuk memperjuangkan kebebasan berbicara. Dengan melindungi hak-hak ini, kita sedang memperjuangkan masa depan Indonesia yang lebih baik dan lebih demokratis," ujarya.

 

Tuding Ada Mobilisasi Pejabat Daerah di Pilkada 2024, Megawati: Demokrasi Terancam Mati!

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengungkapkan pandangan politiknya terhadap penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.

VIVA.co.id

28 November 2024