Program 10 Ribu Wirausahan Baru Ahmad Ali-AKA Dinilai Tepat Atasi Kemiskinan Ekstrim di Sulteng
- Instagram/ AKA
Jakarta, VIVA – Salah satu program yang diusung cagub-cawagub Sulawesi Tengah, Ahmad Ali - Abdul Karim Aljufri atau AKA, adalah mencetak 10 ribu wirausahawan baru. Cara ini dinilai tepat untuk mengatasi kemiskinan ekstrim di provinsi tersebut.
Itu dikatakan Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan, terkait program cagub-cawagub nomor urut 1 tersebut. Iwan mengaku, sudah melakukan survei terkait Pilgub Sulteng 2024 pada Juli.
"Survei IPR baru-baru ini di Sulteng mengungkapkan kebutuhan yang paling mendesak dan dibutuhkan warga Sulteng, nomor satu atau yang paling utama adalah lapangan kerja," kata Iwan, Jumat 27 September 2024.
Iwan yang juga pengamat politik dan kebijakan publik itu menjelaskan, dari hasil survei itu maka program 10 ribu wirausahawan baru sebagai cara menurunkan kemiskinan ekstrim di Sulawesi Tengah.
"Kebijakan menciptakan 10 ribu wirausahawan tentu berefek dengan terbukanya lapangan kerja yang berpotensi untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Ditambah warga Sulteng butuh sekali dapat kerja," kata Iwan.
Menurut dia, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Seperti hilirisasi tambang seperti Nikel di Morowali, tambang batu di Palu, hingga emas. Selain itu juga kekayaan laut, pertanian dan peternakan di Sulteng. Itu bisa menjadi penyangga untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
"Kalau bisa dimaksimalkan seluruh potensi itu, menciptakan 10 ribu wirausahawan baru yang tentunya membuka ribuan lapangan kerja, mudah dilakukan. Bagi saya tidak ada cara lain menurunkan kemiskinan selalu faktor menciptakan lapangan kerja. Karena itu urgent di Sulteng," jelas Iwan.
Sebelumnya, Cagub Sulteng Abdul Karim Akjufri (AKA) mengatakan dirinya dan Calon Gubenur Ahmad Ali, akan menciptakan 10 ribu wirausahawan baru di Sulteng. AKA mengatakan program ini dilakukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pengganguran.
“10 ribu wirausahawan baru akan melibatkan banyak orang, banyak pekerjaan, banyak pergerakan ekonomi, efeknya dominonya luar biasa bagi Sulteng mengingat saat ini tingkat kemiskinan ekstrim di Sulteng cukup tinggi,” katanya.
Berdasarkan data tingkat kemiskinan mencapai 11, 77 persen atau 379,76 ribu orang pada Maret 2024. Angka ini berada di atas target tingkat kemiskinan dalam RPJMD Sulteng sebesar 7,65 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 3,15 persen pada Februari 2024 berada di atas target TPT Tahun 2024 mencapai 2,54 persen.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Februari 2024 mencapai 68,53 persen jauh di bawah target Tahun 2024 sebesar 74,79 persen.
“Dengan menciptakan wirausaha baru, banyak persoalan ikut terselesaikan termasuk menurunkan angka kemiskinan sesuai target RPJMD, kalau perlu melampaui target,” ujarnya.
Dia menyebut banyak faktor yang bisa menyelesaikan kemiskinan dan pengangguran. Target 10 ribu wirausahawan, jelas dia, harus dikebut selama 5 tahun. Dimana Sulteng menjadi wilayah yang strategis penyangga IKN. Sulteng bisa dikatakan sebagai provinsi penyangga mengingat lokasinya yang strategis dan dekat dengan IKN.
“Berapa banyak kebutuhan yang diperlukan untuk IKN, primer maupun sekunder? Sulteng harus jadi pemain utama memenuhi kebutuhan itu, kami punya SDM, punya bonus demografi yang besar, punya lahan, punya dana dan punya akses kuat ke pusat (Prabowo), ini peluang besar untuk membuka usaha,” tegas politisi yang dikenal dekat dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
AKA menyebut, ada kelebihan bila pihaknya menang karena sebagai kader Gerindra dan Presiden terpilih adalah Prabowo, Ketum Gerindra. Sehingga bisa memanfaatkan untuk mengembangkan potensi 10 ribu wirausahawan baru itu.
“Kami punya kelebihan yakni akses ke presiden. Akses ini akan kami manfaatkan untuk kebaikan Sulteng, termasuk upaya mempercepat terciptanya 10 ribu usahawan baru, baik soal akses kebutuhan teknologi, pasar, akses dana, digitalisasi dan lainnya,” jelasnya.
Bersama Ahmad Ali, AKA mengaku sudah menyiapkan langkah-langkah strategis. Pertama, peningkatan akses modal dan pembiayaan melalui, Program Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA), yaitu program kredit bebas bunga bagi wirausahawan pemula.
Juga melalui inkubator bisnis, yaitu dengan mendirikan pusat-pusat inkubator yang memberikan modal awal, mentoring, dan pelatihan bagi wirausaha baru. Selain itu juga dengan menyiapkan akses terhadap investasi dan dana hibah.
Kedua yakni pendidikan dan pelatihan kewirausahaan di sekolah dan universitas. Kemudian pelatihan keterampilan: manajemen, digitalisasi, pemasaran, dan pengelolaan keuangan serta pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan akses dan jangkauan lebih banyak calon wirausahawan.
Ketiga adalah penyediaan infrastruktur dan fasilitas pusat kreatif dan co-working space. Keempat, pemberian insentif pajak dan regulasi, peringanan pajak atau bahkan penghapusan pajak bagi startup, memudahkan perizinan, dan deregulasi.
“Terakhir atau kelima yakni mendorong inovasi teknologi, misalnya dengan Digitalisasi UMKM, dan melaksanakan Program Startup Digital yakni Meluncurkan program khusus untuk mendukung startup berbasis teknologi dengan memberikan akses ke teknologi, investasi, dan pasar,” ujar Koordinator Wilayah Sulawesi Partai Gerindra ini.
Kemudian akan ada bantuan modal usaha BUMDesa, Mengembangkan 30.000 Ha pertambakan rakyat, bantuan bibit pertanian dan ternak gratis dan bantuan Sarana dan prasarana pertanian modern.
Infrastruktur juga akan dibangun seperti membangun dan mengembangkan Sentra Kreatifitas Pemuda (SKP), penuntasan blankspot area (686 Desa), bantuan pemasangan sambungan listrik bagi 35.000 rumah Tangga tidak berlistrik dan memfasilitasi penyediaan sarana Listrik di wilayah terpencil.
“Percepatan, peningkatan konektivitas darat dan perairan antar wilayah kabupaten dan padat karya pemeliharaan jalan provinsi kami akan lakukan. Sehingga distribusi hasil usaha para usahawan baru dan lama nanti tidak terhambat, efektif dan efisien,” katanya.
Berstatus Tergugat, KPU Banjarbaru Mangkir Sidang Perdana Sengketa Pilkada di PN
Sidang pertama gugatan sengketa Pilkada Banjarbaru 2024, dengan nomor perkara 95/Pdt.G/2024/PN Bjb di Pengadilan Negeri (PN) Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan
