PDIP Akui Belum Ada Keputusan Megawati untuk Bertemu Prabowo

Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga (kiri) bersama Ketua DPP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional PDIP Ronny Talapessy (kanan) dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis, 26 September 2024.
Sumber :
  • ANTARA

Jakarta, VIVA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Eriko Sotarduga mengungkapkan keputusan untuk bertemu dengan calon presiden terpilih Prabowo Subianto tergantung sikap Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Jokowi Blak-blakan Mengaku Masih Simpan KTA PDIP

"Sampai saat ini, saya harus jujur; sampai kemarin, tadi, saya juga bicara-bicara sama Bung Ronny, dengan teman-teman, belum ada," kata Eriko dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 26 September 2024.

"Itu adalah hak prerogatif kebijaksanaan dari Ibu Ketua Umum. Kita tunggu bersama saja," tambahnya.

Dewan Bisnis AS-ASEAN Siap Dukung Asta Cita Presiden Prabowo

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat mengumumkan calon kepala daerah

Photo :
  • PDIP

Selain itu, dia menjawab pertanyaan wartawan apakah pertemuan itu nanti akan membuat posisi PDIP menjadi koalisi di pemerintahan Prabowo-Gibran. Eriko menegaskan PDIP tidak mengenal terminologi koalisi dan oposisi dalam konteks ketatanegaraan.

MKD Jatuhkan Sanksi kepada Legislator PDIP gara-gara Isu 'Partai Cokelat' pada Pilkada 2024

"Secara ketentuan hukum tidak ada yang namanya koalisi dan oposisi. Betul, ya, Bung Rony, yang paham hukum ini. Tidak ada yang namanya koalisi ataupun oposisi," jelas Eriko.

Dia pun mengajak semua pihak menunggu perkembangan terkait pertemuan itu. Yang pasti, kata Eriko, hubungan Megawati dengan Prabowo tidak ada masalah.

"Kalau secara pribadi, saya tahu persis Ibu Ketua Umum dengan Pak Prabowo itu sangat dekat. Bahkan bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa pada saat kepulangan Pak Prabowo juga, kan, pada saat zaman Ibu Mega, pemerintahan. Artinya di sini, mari kita tunggu," ujarnya. (ant)

Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat GP Ansor A. Rifqi Al Mubarok

Ansor Minta Wacana Iseng Polri di Bawah Kemendagri Diakhiri, Lebih Baik Fokus Penguatan SDM

Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat GP Ansor, A. Rifqi Al Mubarok mengatakan langkah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menolak usulan Polri di bawah Keme

img_title
VIVA.co.id
3 Desember 2024