Ketua Komisi I DPR Dukung Rencana Evakuasi Segera WNI di Lebanon
- DPR RI
Jakarta, VIVA - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI Meutya Hafid mendukung rencana pemerintah mengevakuasi warga negara Indonesia di Lebanon, terutama setelah militer Israel (IDF) menyerang Lebanon sejak awal pekan ini.
Meutya saat ditemui di sela kegiatannya di Jakarta, Kamis, 26 September 2024, menegaskan pelindungan terhadap WNI tetap menjadi prioritas utama pemerintah.
Oleh karena itu, dia pun memuji langkah cepat Kementerian Luar Negeri RI yang langsung berkoordinasi dengan TNI untuk membahas rencana evakuasi WNI.
VIVA Militer: Drone milisi Hizbullah Lebanon
- calcalistech.com
Terlepas dari itu, Meutya mengingatkan pemerintah perlu hati-hati dalam menyusun rencana evakuasi mengingat situasi di Lebanon yang kurang kondusif dan dapat sewaktu-waktu menjadi semakin parah.
"Saya yakin pemerintah akan berhati-hati, sekarang Kementerian Luar Negeri berkoordinasi dengan banyak pihak. Itu baik sekali, termasuk TNI, Polri dilibatkan karena dalam daerah perang itu evakuasi bukan hal yang mudah," kata Meutya setelah menghadiri acara diskusi di Pusat Kebudayaan Amerika Serikat, Jakarta.
Mengenai wacana menarik pasukan TNI yang saat ini bertugas bersama Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL), Meutya mengatakan misi perdamaian itu sebaiknya jalan terus karena peran mereka semakin penting di tengah eskalasi konflik.
"Misi perdamaian jalan terus karena itu justru menjadi lebih krusial peran misi perdamaian kita di Lebanon saat ini," kata Meutya.
Serangan Israel ke Lebanon
- Dok. Arab News/AFP
Markas Besar TNI dan Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Kamis, menggelar rapat teknis membahas situasi terkini di Lebanon dan rencana evakuasi WNI.
Direktur Pelindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu RI Judha Nugraha di Jakarta, Kamis, menyampaikan rencananya pasukan TNI yang saat ini bertugas bersama UNIFIL akan dikerahkan untuk membantu evakuasi manakala eskalasi konflik antara Lebanon dan militer Israel (IDF) semakin parah.
Rencana itu juga disampaikan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal TNI Hariyanto, yang mengatakan prajurit TNI yang saat ini bertugas bersama UNIFIL siap membantu mengevakuasi warga negara Indonesia di Lebanon pulang ke tanah air.
Namun, rencana itu perlu mendapatkan izin lebih dulu dari pimpinan UNIFIL, yaitu Force Commander UNIFIL yang sejak 2022 dijabat Letnan Jenderal Aroldo Azàro dari Angkatan Bersenjata Spanyol.
"Untuk evakuasi pengungsi yang berada di dekat perbatasan Israel harus seizin Force Commander UNIFIL, sedangkan untuk penarikan personel TNI sampai saat ini menunggu keputusan Force Commander UNIFIL," kata Kapuspen TNI.
Judha mengatakan saat ini ada 155 orang WNI yang tinggal di Lebanon. Mayoritas dari mereka ialah mahasiswa dan mereka yang menikah dengan warga Lebanon.
Di luar 155 orang WNI itu, ada juga prajurit TNI yang tergabung dalam UNIFIL di Lebanon. Jumlahnya ada sekitar 1.000 orang lebih prajurit yang bertugas di berbagai satuan UNIFIL, di antaranya Maritime Task Force (MTF), Satgas Batalyon Mekanis TNI (Indobatt), Satgas Pendukung Markas/Force Headquarter Support Unit (FHQSU), Satgas Indo Force Protection Company (FPC), Satgas Koordinasi Sipil-Militer/Civilian Military Coordination (CIMIC) TNI, Satgas Military Community Outreach Unit (MCOU), dan Satgas Level 2 Hospital.
Sebagian besar prajurit TNI yang tergabung dalam UNIFIL beroperasi di darat, sedangkan Satgas MTF menjalankan tugasnya di laut.
Militer Israel (IDF) menyerang wilayah Lebanon sejak awal pekan ini dengan dalih mengincar kelompok Hizbullah. Akibat dari serangan itu, otoritas di Lebanon menyebut 500 lebih orang tewas, lebih dari 1.800 warga sipil luka-luka, dan puluhan ribu warga mengungsi.
Walaupun demikian, ketegangan antara Israel dan Lebanon terjadi sejak Israel menggempur Palestina selepas peristiwa 7 Oktober 2023. Ketegangan itu pun meluas sampai perbatasan Israel-Lebanon, termasuk Blue Line (garis demarkasi yang memisahkan wilayah Israel dan Lebanon).
KBRI Beirut telah menetapkan status Siaga 1 untuk WNI di seluruh wilayah Lebanon. Kemenlu RI juga telah mengeluarkan anjuran (travel advisory) yang meminta warga negara Indonesia menunda perjalanan ke Lebanon dan Israel.
Sejak penetapan Siaga 1 pada bulan Agustus 2024, KBRI telah memfasilitasi kepulangan 25 orang WNI dari Lebanon ke Indonesia. (ant)
