Rekomendasi Pansus Haji Dinilai Banyak Kejanggalan
- Antara
Jakarta, VIVA - Sahabat DPR Indonesia mendukung Pansus Haji selama bertujuan untuk kebaikan umat utamanya dalam pelayanan terhadap jemaah calon haji. Sayangnya hal tersebut tidak tercermin dalam kerja Pansus Haji. Pansus Haji DPR sangat politis dan ditengarai ada sentimen pribadi.
"Setelah mencermati kerja-kerja yang dilakukan Pansus Haji DPR, kami menemukan kejanggalan, karena yang dikejar bukan pelayanan haji yang kerap dikeluhkan jemaah calon haji tapi kami duga ada sentimen pribadi yang menyelinap dalam Pansus Haji." kata Koordinator Sahabat DPR Indonesia Bintang Wahyu Saputra dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu pekan lalu.
Menurutnya, faktor-faktor yang dikeluhkan jemaah calon haji seperti sering terlambatnya pesawat malah luput dari perhatian Pansus Haji. Demikian juga hal lain seperti catering yang dikonsumsi jemaah calon haji.
Ibadah haji di Mekkah
- Istimewa
"Harusnya Pansus Haji panggil Garuda dan minta klarifikasi kenapa pesawatnya sering delay. Panggil Menteri Kesehatan minta laporan istitha'ah dan tanyakan kenapa penyebab kematian jemaah calon haji,” ujarnya.
Bintang mengatakan, urusan haji bukan hanya tanggung jawab Kementerian Agama sebagai leading sector tapi juga tanggung jawab Kementerian dan institusi terkait lainnya seperti Kementerian Perhubungan dan BUMN terkait.
"Rakyat akan mendukung Pansus Haji jika objektif dan betul-betul berpihak kepada kepentingan umat. Saat ini Pansus Haji DPR tidak melakukan itu yang terlihat justru sentimen negatif sangat personal terhadap Kementerian Agama." ujar Bintang.
Oleh sebab itu jika ingin mendapat dukungan rakyat Pansus Haji harus memanggil pihak-pihak terkait atas dugaan pemalsuan data kependudukan jemaah calo haji.
Jemaah Haji Indonesia
- Istimewa
"Panggil juga Kemenlu atau Konjen Jeddah dan Kemenkum HAM dan Imigrasi atas dugaan merebaknya visa ziarah untuk berhaji. Panggil Kementerian Perdagangan terkait pengadaan makanan bagi jamah calon haji." ucapnya.
"Jangan lupa juga panggil Ormas Islam terkait fatwa keagamaan. Selama pimpinan Kementerian terkait tidak dimintai klarifikasi, maka dugaan Pansus Haji dipenuhi kepentingan polik jadi sulit dibantah,” kata Bintang.
