Kotak Kosong Menang, Pilkada Ulang Boleh Pakai APBN

Politikus Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 10 September 2024
Sumber :
  • VIVA.co.id/Yeni Lestari

Jakarta, VIVA – Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia menyebut bahwa anggaran pilkada ulang apabila kotak kosong menang melawan calon tunggal, dapat memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Pilkada itu di dalam undang-undang disebutkan tanggung jawab daerah juga bisa diambil alih APBN,” kata Doli kepada awak media dikutip Rabu, 25 September 2024. 

Proses Pemungutan suara pemilu 2024. (foto ilustrasi)

Photo :
  • VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)

Lebih lanjut, Politikus Golkar itu mengatakan bahwa penggunaan APBN untuk pilkada ulang juga dapat terjadi karena sejumlah daerah dari total 37 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada dengan calon tunggal memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang minim.

“Saya kira nanti ini harus diambil tanggung jawab oleh pemerintah pusat dalam pelaksanaannya,” kata Doli.

Doli menjelaskan bahwa pengaturan ihwal pilkada ulang tersebut akan tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Sebelumnya, rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyepakati bahwa pilkada ulang diselenggarakan pada tahun 2025 apabila ada kotak kosong menang melawan calon tunggal.

Ilustrasi Pemilu 2024.

Photo :
  • VIVA
Pj Gubernur Teguh Setyabudi Bakal Temui Pramono-Rano Usai Penetapan Resmi KPU

Selanjutnya, rapat itu memutuskan Komisi II DPR RI akan membahas lebih lanjut bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP mengenai PKPU yang mengatur tentang penyelenggaraan pilkada dengan satu pasangan calon pada rapat kerja dan rapat dengar pendapat yang diagendakan pada 27 September 2024.

Pada kesempatan berbeda, anggota KPU RI August Mellaz mengatakan ada 37 pasangan calon tunggal yang akan menghadapi kotak kosong pada Pilkada 2024.

Legislator PKB Duga Anak Bos Toko Roti Bukan Sakit Jiwa tapi Psikopat
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir

Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Ketua Umum Muhammadiyah Bilang Begini

Wacana soal pemilihan kepala daerah baik itu Gubernur, Wali Kota maupun Bupati oleh DPRD, disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu yang lalu. Wacana perg

img_title
VIVA.co.id
18 Desember 2024