Pesan Ridwan Kamil ke Pendukung: Jauhi Hoaks, Money Politic dan Jelek-jelekin Paslon Lain
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Jakarta, VIVA – Calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 01, Ridwan Kamil (RK) menyampaikan sejumlah pesan kepada para pendukung RK-Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Dia meminta para pendukung melakukan kampanye dengan damai.
Hal itu disampaikan RK usai dirinya dan Suswono menandatangani deklarasi kampanye damai yang digelar KPUD Jakarta di Kota Tua, Jakarta Barat, Selasa, 24 September 2024.
"Kita berharap dan kita menginstruksikan kepada pendukung pasangan RIDO (Ridwan Kamil-Suswono), pasangan nomor 1 untuk mengedepankan kampanye damai," kata RK kepada wartawan.
Pasangan cagub-cawagub Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono sebelum berangkat ke KPUD Jakarta
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Eks gubernur Jawa Barat itu juga meminta para pendukungnya untuk menjauhi dan tak menyebar hoaks. Para pendukung 01 itu juga diminta untuk tidak menjelek-jelekkan paslon lain.
"Menjauhi yang namanya hoaks atau fake news menjauhi yang namanya money politic menjauhi yang namanya menjelek-jelekan pasangan yang lain," jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jakarta resmi mendeklarasikan kampanye damai untukbpara pasangan calon (paslon) yang ikut dalam kontestasi Pilgub Jakarta 2024.
Para pasangan calon yang ikut Pilgub Jakarta 2024 diminta untuk mengikuti pembacaan naskah deklarasi yang dipimpin oleh Ketua KPU Provinsi Jakarta Wahyu Dinata.
Dalam naskah deklarasi tersebut, mereka diminta untuk bersumpah untuk berjanji di antaranya melakukan kampanye dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Begini naskah lengkap deklarasi kampanye damai untuk Pilgub Jakarta 2024:
Kami cagub dan wakil gubernur partai pengusung beserta tim kampanye dan para pendukung berjanji:
1. Mewujudkan pemilihan yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil.
2. Melaksanakan kampanye pemilihan yang aman tertib dan damai berintegritas tanpa hoaks tanpa politisasi sara dan tanpa politik uang.
3. Melaksanakan kampanye pemilihan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku
