Nusron Wahid Bantah Tudingan Pansus Haji Diintervensi
- VIVA.co.id/Andrew Tito
Jakarta, VIVA - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI, Nusron Wahid membantah adanya intervensi dalam kesimpulan dan rekomendasi terkait dugaan pelanggaran penyelenggaraan ibadah haji 2024.
Hal itu disampaikannya menanggapi anggota Pansus Haji Marwan Jafar yang mengungkap ada pihak yang ingin dan tak ingin melimpahkan kasus itu ke Aparat Penegah Hukum (APH).
“Ah, enggak ada. Enggak ada intervensi,” kata Nusron di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 24 September 2024.
Pansus Haji DPR memanggil Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kemenag
- Antara
Menurutnya, internal Pansus hanya berbeda pandangan. Ia mengatakan hal tersebut biasa saja sambil membantah adanya intervensi.
“Kalau intervensi, enggak ada. Masing-masing hak anggota punya haknya masing-masing; tapi kalau intervensi enggak ada intervensi,” ujarnya.
Nusron menambahkan, anggota pansus terdiri dari 30 orang yang memiliki otak dan pemahaman berbeda-beda. Ia berdalih mengedepankan suara mayoritas untuk mengambil kesimpulan.
“Kita mencari titik temu di antara 30 orang itu kita ambil yang mayoritas. Kalau ada satu, dua, yang enggak cocok, ya, biasa, masa ada yang cocok semua. Kalau ada yang enggak cocok, tapi secara umum, secara over all, oke, enggak ada soal,” ujarnya.
Jemaah Haji Indonesia
- Istimewa
Marwan Jafar sebelumnya menyebut hasil rekomendasi Pansus tidak sesuai harapan dan tak tegas menyebutkan adanya dugaan pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Marwan mengatakan hal tersebut membuat Pansus tak berpeluang menyerahkan kasus tersebut kepada APH untuk diusut tuntas.
"Adanya penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hukum yang seharusnya itu ditegaskan secara gamblang. Malah sangat dihaluskan sehingga peluang untuk diserahkan ke aparat penegak hukum sangat tipis,” ujarnya.
