Edy Rahmayadi Mau Pilgub Sumut Riang Gembira, Jangan Ada Intervensi
- VIVA.co.id/B.S. Putra (Medan)
Medan, VIVA - Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edy Rahmayadi menyerukan Pilkada Sumatera Utara 2024, dilakukan dengan riang gembira dan menjunjung tinggi demokrasi, tanpa ada tekanan dan intervensi. Karena, demokrasi milik semua rakyat di Sumatera Utara ini.
Hal itu, diungkapkan Edy Rahmayadi didampingi calon Wakil Gubernur Sumatera Utara, Hasan Basri Sagala saat rapat pleno pengundian dan penetapan nomor urut, di Hotel Grand Mercure Medan, pada Senin malam, 23 September 2024.
"Kita sama-sama menikmati demokrasi di Republik Indonesia, terkhusus di Sumatera Utara. Tidak ada tekanan dan intervensi. Demokrasi milik kita, demokrasi ini milik rakyat Sumatera Utara, bukan milik kami. Apa lagi milik dia," kata Edy dikutip pada Selasa, 24 September 2024.
Bacalon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi jalani pemeriksaan kesehatan di RSUP H Adam Malik, Kota Medan.(B.S.Putra/VIVA)
- VIVA.co.id/B.S. Putra (Medan)
Mantan Ketua Umum PSSI itu juga mengingatkan, KPU Sumatera Utara dan Bawaslu Sumatera Utara agar menjalankan tugas dan fungsinya secara fair, profesional dan tidak berpihak dan menguntungkan salah satu pasangan calon di Pilkada Sumatera Utara ini.
"Demokrasi ini akan diwasiti oleh KPU dan diawasi Bawaslu kita. Saya bermohon dengan hormat, KPU dan Bawaslu berlaku lah jadi wasit yang adil. Agar kami menjalankan demokrasi dengan baik," kata Edy.Â
Mantan Pangkostrad ini juga menyerukan TNI/Polri untuk bersikap netral di Pilgub Sumatera Utara 2024, dan jangan berpihak kepada salah satu pasangan calon bisa merusak demokrasi di Sumatera Utara ini.
"Kepada aparat, TNI dan polisi, saya pernah jadi aparat. Saya tidak pernah melanggar hal-hal yang sudah diundangkan. Masing-masing sudah diatur dalam Undang-undang. Mohon segala hormat, adik-adik saya yang TNI, dan adik-adik saya rekan saya Polri, jadi lah pelindung dan pengawas, dan membina demokrasi ini," ucap Edy.
Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023 itu mengungkapkan, ada penetapan Penjabat Kepala Daerah di Sumatera Utara, dituding dan diduga akan berpihak kepada salah satu pasangan calon di Pilgub Sumatera Utara 2024.
"Begitu juga para Penjabat (Pj) saya pun tahu diatur, Pj itu diatur di tempat-tempat. Saya tahu ASN netral. Tugas dan fungsi ASN itu pegang teguh itu," ujar Edy.
Edy mengajak pihak-pihak terkait untuk menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Biarlah masyarakat menentukan siapa pemimpinnya untuk 5 tahun ke depan, tanpa intervensi dan tekanan.Â
"Kita lakukan secara ril, kita serahkan kepada rakyat untuk memilih Gubernur Sumatera Utara yang pantas. Kalau tidak Edy, ya Bobby. Kalau enggak nomor 1, ya nomor 2. Terakhir kita tegakkan demokrasi ini, jangan ada mengganggu dan menghianati demokrasi ini, yakin itu," jelas Edy.Â
KPU: Idealnya Kepala Daerah Dilantik Setelah 13 Maret 2025
KPU Sebut Idealnya Kepala Daerah Dilantik Setelah 13 Maret 2025
