Nurul Arifin Mengaku Gemes PDNS Sering Kena Hack
- DPR RI
Jakarta, VIVA - Komisi I DPR RI merasa kecewa dengan masalah keamanan data di Indonesia, khususnya soal Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang acap kali mengalami kebocoran.
Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin, mengungkapkan kekecewaannya terkait PDNS lantaran kasus pencurian data terus berulang. Politikus Golkar itu pun mengingatkan kebocoran data oleh hacker Bjorka pada 2020.
"Ini kejadian berulang pada September 2020 Bjorka juga melakukan pencurian data yg sama sebesar 1,3 miliar data SIM card, dan sekarang dengan jumlah yang lebih sedikit 6 juta, tapi di situ mencakup ada nomer HP, email, dan NIK juga,” kata Nurul Arifin dalam rapat kerja bersama Menko Polhukam dan Kemenkominfo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 23 September 2024.
Pusat Data Nasional atau PDN Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.
- VIVA/ Deddy Setiawan
“Dan, konon, keluarga Bapak Presiden juga kena kena hack-nya juga pencurian data ini. Nah, ini kan kita sudah berulang kali, masalahnya sebetulnya di mana sih? Masalahnya di mana? Kita ini gemes,” ujarnya, menambahkan.
Nurul menyebut masalah utama terletak pada sumber daya manusia (SDM) dan teknologi yang belum memadai.
"Kalau saya identifikasi masalahnya yang terutama masalah SDM, yang kedua masalah teknologi, jadi manusianya belum mengusai teknologi atau teknologinya terlalu cepat berganti,” kata Nurul.
Nurul juga menekankan masalah ini mencerminkan lemahnya pertahanan data Indonesia yang rentan terhadap serangan hacker.
Seorang hacker atau peretas mencoba membongkar keamanan siber (Foto ilustrasi).
- ANTARA/Shutterstock/am.
Dia lantas menyinggung soal anggaran Kemenkominfo yang turun hampir 50 persen, namun berharap jika anggaran ditingkatkan, tanggung jawab untuk menjaga keamanan data publik juga harus lebih besar.
"Tadi juga Bapak Menteri katakan harus ada regulasi yang fleksibel. Oke. Saya setuju, karena masalah teknologi juga selalu bertumbuh. Kita mau pakai teknologi dari mana sih? Dari Amerika? Dari China? Dari Jepang? Whereever begitu, dari India? Tapi tolong, dong, jangan sampai kebocoran kebocoran ini merugikan publik terus,” ujarnya.
Nurul berharap pemerintah lebih serius dalam menangani isu ini agar Indonesia dapat menjadi bangsa yang kuat dan aman menuju 2045.
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid selaku pimpinan rapat pun merespons kegemasan Nurul dengan setuju pada urgensi isu tersebut. “Baik, terima kasih, saya perlu saya amini kegemesan Ibu Nurul.”
Menko Polhukam Sebut Sebagian Data NPWP yang Diduga Bocor Tak Cocok dengan Pemiliknya
Menko Polhukam menyoroti ihwal dugaan data NPWP milik warga Indonesia yang diduga bocor ke publik. Sebagian data itu tidak cocok dengan identitas pemiliknya.
