Menko Polhukam Sebut Sebagian Data NPWP yang Diduga Bocor Tak Cocok dengan Pemiliknya
- Antara
Jakarta, VIVA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto menyoroti ihwal dugaan data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik warga Indonesia yang diduga bocor ke publik.
Hadi mengatakan, dugaan kebocoran NPWP itu bukan berasal dari Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Setelah diperiksa oleh Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN), katanya, banyak data yang diduga bocor tapi tak valid.
"Dari data di lapangan memang NPWP ini tidak masuk di tenant di PDNS 2 Surabaya. Kemudian kita juga saat ini kerja sama dengan BSSN itu masih melaksanakan validasi terkait data yang dibocorkan antaranya nomor HP, NIK, dan NPWP, analisis sementara yang sudah didapat oleh BSSN adalah sebagian data yang dinyatakan ketidakcocokan dengan data asli," kata Hadi dalam rapat bersama dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 23 September 2024.
Dia menduga data NPWP yang bocor itu berasal dari server yang dimiliki pemerintah kabupaten/kota. Karena itulah ada sebagian data yang tidak sesuai dengan yang data yang dibocorkan, baik NIK atau NPWP.
Seorang hacker atau peretas mencoba membongkar keamanan siber (Foto ilustrasi).
- ANTARA/Shutterstock/am.
Mantan panglima TNI itu menyatakan kementerian terus berkoordinasi dengan BSSN dan berencana menggelar rapat bersama pihak Direktorat Jenderal Pajak.
"Kami dari Kemenko Polhukam ini terus memantau serta berkoordinasi dengan BSSN terkait dengan kebocoran ini dan minggu ini akan kami laksanakan rapat tingkat menteri yang dihadiri oleh Dirjen Pajak dan dihadiri oleh BSSN. Untuk mencari solusi permasalahan dan bagaimana mitigasinya terkait dengan kebocoran ini," ujarnya.
Tolak PPN Naik Jadi 12 Persen, YLKI Beberkan Ketidakadilan dalam Pemungutan Pajak
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menegaskan penolakan terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.
