Ridwan Kamil-Suswono Naik Ojol Berangkat ke KPUD Jakarta Ambil Nomor Urut Pilkada 2024
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Jakarta, VIVA – Pasangan cagub-cawagub Jakarta, Ridwan Kamil (RK)-Suswono berangkat ke KPUD Jakarta untuk mengambil nomor urut sebagai paslon di Pilkada Jakarta 2024. Mereka berangkat dari Kantor DPD Partai Golkar pada Senin, 23 September 2024.
Pasangan cagub-cawagub yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus ini menumpangi ojek online (ojol) untuk berangkat ke KPUD Jakarta. Hal ini dilakukan sebagai bentuk simbol perhatian RK-Suswono untuk menghadirkan solusi transportasi yang komprehensif di Jakarta.
Berdasarkan pantauan VIVA, RK-Suswono berangkay ke KPUD Jakarta sekitar pukul 18.20 WIB. Nampak, barisan simpatisan dan kader partai pendukung dari KIM Plus juga turut mengiringi RIDO ke KPUD Jakarta.
Sekretaris DPD Partai Golkar Jakarta, Basri Baco sebelumnya mengatakan, langkah RIDO yang naiki ojol ke KPUD Jakarta merupakan simbol perhatian terhadap transportasi di Jakarta.
"Hal tersebut merupakan simbolisme perhatian pasangan RIDO untuk solusi transportasi yang komprehensif di Jakarta, hingga memikirkan mobilisasi last mile," kata Basri, Senin, 23 September 2024.
Bakal cagub-cawagub Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono berangkat ke KPUD Jakarta
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Lebih lanjut, ia menjelaskan kantor DPD Golkar Jakarta di Cikini akan menyelenggarakan acara nobar bagi seluruh kader partai, simpatisan, maupun warga yang mau mengikuti kegiatan KPUD melalui live broadcast.
“Jadi ini bentuk keterbukaan dan cara kita mengakomodir keinginan rekan-rekan. Ridwan Kamil-Suswono akan bertolak bersama rombongan dari kantor DPD Golkar. Nah rombongannya tidak bisa terlalu banyak, kalau semuanya ikutan, nanti malah bikin macet," jelasnya
"Jadi kita bikin acara nobar di sini, biar teman-teman, baik itu simpatisan, kader, ataupun warga lain, bisa bareng-bareng mengikuti prosesnya. Silakan saja mampir,” tandas Basco.
Kemendagri: Perlu Kajian Soal Penghematan Anggaran Pilkada Dipilih DPRD
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni mengatakan Kementerian Dalam Negeri belum menghitung secara pasti penghematan an
