Kebocoran Data Terjadi Lagi, DPR: Bukti Nyata Keamanan Siber RI Masih Sangat Rentan
- Business Live Middle East
Jakarta, VIVA - Insiden kebocoran data kembali terjadi di Tanah Air dengan peretasan data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang jadi sasaran. Komisi I DPR menyoroti hal itu dengan mendesak Pemerintah untuk serius menangani kasus peretasan.
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan kasus kebocoran data sudah berulang kali terjadi.
"Ini sudah terjadi yang kesekian kalinya. Dan, harus menjadi alarm keras untuk Pemerintah agar segera meningkatkan keamanan siber sehingga data setiap warga negara terlindungi," kata Sukamta, Kamis, 19 September 2024.
Dugaan kebocoran data ini sebelumnya disampaikan pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto dalam unggahannya di media sosial pada Rabu, 18 September 2024. Dari laporan dia, setidaknya ada 6 juta data NPWP yang dibocorkan dan dijual oleh Bjorka di Breach Forums.
Sukamta, Anggota Komisi I DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI
- pks.id
Beberapa data yang bocor di antaranya milik Presiden RI Jokowi, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Sukamta menilai, masalah kebocoran data tak boleh berhenti hanya sampai pendalaman dan investigasi saja seperti sebelumnya.
"Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret dalam memperkuat keamanan siber di semua sektor, termasuk di sektor Pemerintahan maupun swasta,” jelas Sukamta.
Dia mengingatkan hal itu karena kebocoran data NPWP mencakup informasi sensitif seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, nomor telepon, dan email.
“Perlindungan data harus menjadi prioritas utama. Bukan hanya sebagai reaksi terhadap insiden, tetapi sebagai kebijakan jangka panjang yang sistematis," tutur Sukamta.
Menurut dia, kebocoran kali ini merupakan ancaman serius mengingat sudah mengincar data Presiden sebagai orang nomor satu di Indonesia hingga para pejabat level menteri.
"Ini merupakan ancaman serius, tidak hanya bagi privasi individu tetapi juga bagi keamanan nasional," ujar legislator asal Yogyakarta itu.
"Kasus ini adalah bukti nyata bahwa keamanan siber di Indonesia masih sangat rentan," kata politikus PKS itu.
Dia menekankan dari pihak Pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah meminta Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kementerian Keuangan untuk melakukan evaluasi terhadap masalah kebocoran data NPWP tersebut.
“Selain evaluasi, Pemerintah juga harus melakukan investigasi internal untuk mengetahui kelemahan dari sistem data yang dimilikinya,” tutur Sukamta.
Sebelumnya, Ditjen Pajak Kemenkeu mengalami kebocoran data NPWP milik sejumlah tokoh penting.
Selain Presiden RI Jokowi, ada juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, dan lainnya.
Isu kebocoran data mencuat setelah pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto mengungkap penjualan jutaan data NPWP di forum ilegal.
"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp 150 juta. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor HP, email dan lain-lain," kata Teguh dalam akun X @secgron.
Baleg DPR Tunggu Pemerintah Soal Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD
Pembahasan ihwal usulan Presiden tersebut bisa diajukan secara inisiatif oleh DPR RI.
