Ridwan Kamil Sebut Program Rp200 Juta per RW di Jakarta Masih Gagasan

Jakarta, VIVA – Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil mengatakan bahwa program Rp200 juta untuk per RT atau RW sampai dengan saat ini masih sebuah gagasan. Dia menjelaskan sampai sekarang belum ada sebuah pembahasan yang bersifat teknis terkait program tersebut, misalnya asal anggaran hingga total anggaran yang akan digunakan.

RK menyebutkan bahwa program tersebut di Jakarta memang masih dalam tahap sebuah gagasan. Tetapi, RK mengklaim bahwa dirinya pernah menjalankan saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.

"Belum ke teknis. Semua urusan, level ini baru gagasan. Bedanya, gagasan dari pasangan Rido sudah dikerjakan (di Jabar), di sini belum. Kalau ditanya teknis, banyak teknisnya. Tapi Insya Allah solusinya ada," ujar RK kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 20  September 2024.

RK juga turut menjelaskan jika dia terpilih di Pilgub Jakarta, maka ia akan menjalankan program tersebut. Dia juga akan membebaskan pengurus RT/RW dalam pengelolaan dan pembelanjaan dana tersebut. Hal yang terpenting, kata dia, program itu bisa menyerap tenaga kerja di setiap wilayah. 

"Saya bilang, nanti anggarannya terserah, dipakai untuk yang namanya padat karya sehingga pengangguran terserap. Misalkan sebagian dari anggaran RW itu untuk membayari orang yang pengangguran jadi tukang beres-beres, ya, kan. Jadi tukang urus-urusnya, silakan. Kalau dia kumuhnya udah beres, geser buat bantuin warung-warung dirapiin atau dimodalin dari anggaran RW, silakan," kata RK.

Mantan Gubernur Jawa Barat itu mengatakan, mayoritas program RK-Suswono akan menyasar pada kalangan menengah hingga bawah. Adapun salah satu programnya yakni memberikan pinjaman uang tanpa agunan kepada masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Pinjaman itu diharapkan bisa menjadi solusi bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan. 

"Karena di Jakarta realitanya, kejomplangannya masih tinggi. Makanya ada program nanti kredit tanpa bunga-berbunga, bunga tanpa agunan. Sudah saya praktikan di Jawa Barat, saya bawa ke sini," kata RK.

KPU: Idealnya Kepala Daerah Dilantik Setelah 13 Maret 2025

KPU Sebut Idealnya Kepala Daerah Dilantik Setelah 13 Maret 2025

VIVA.co.id

20 Desember 2024