Petinggi PDIP Klaim "Masyarakat Menunggu" Pertemuan Megawati dengan Prabowo

Politikus PDIP sekaligus Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah
Sumber :
  • DPR RI

Jakarta, VIVA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah berharap rencana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus calon presiden terpilih Prabowo Subianto segera terwujud.

Deddy Sitorus PDIP Yakin Presiden Prabowo Tak Lakukan Pembredelan: Beliau Seorang Pecinta Seni

Menurut Said, pertemuan itu sudah dinantikan banyak orang kendati dia tak bisa memastikan kapan pertemuan itu terjadi.

“Kita semua berharap kedua pemimpin bangsa ini bisa secepatnya bertemu, kita semua menunggu, masyarakat menunggu,” kata Said dil Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 19 September 2024.

Pramono Anung Cerita Gus Dur-Megawati Aslinya Tak Akur, Rujuk Gara-gara Nasi Goreng

Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri Semeja

Photo :
  • VIVA/ Yeni Lestari

Saat ditanyai apakah keduanya akan bertemu pada awal Oktober seperti yang sebelumnya dia ucapkan, Said memastikan hal tersbut akan terjadi. “Baik Ibu Megawati maupun [calon] presiden terpilih, insyaallah, secepatnya akan bertemu,” ujarnya.

Haris Rusly Moti: PPN 12 Persen Produk PDIP Sebagai Ruling Party

Said sebelumnya mengatakan pertemuan itu akan dilaksanakan sebelum pergantian jabatan dari Presiden Joko widodo (Jokowi) kepada Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024.

Dia menjamin, jika pertemuan itu terjadi, kedua pemimpin bangsa tidak akan membahas urusan bagi-bagi kekuasaan atau jabatan menteri. PDIP, katanya, menghindari anggapan itu karena memang tidak dimaksudkan untuk bagi-bagi kekuasaan.

“Ya, itu sih masalahnya: seakan-akan kalau pemimpin bangsa bertemu langsung [dianggap] bagi-bagi kekuasaan, pertemuan itu transaksional. Itu yang tidak baik bagi kita semua,” katanya.

Pekerja melipat surat suara pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. (Foto ilustrasi).

Photo :
  • AP Photo/Tatan Syuflana

Dia mengaku enggan mendengar pertanyaan tentang bagi-bagi kursi, sebab pertemuan seperti itu kerap dianggap bermotif transaksional. “Langsung pertanyaannya apakah ini bagian dari bagi-bagi kursi, transaksional lagi. Nah, kita ini suruh ngapain sesungguhnya?” ujarnya.

Said lantas menyarankan pertemuan tersebut sebaiknya dilaksanakan usai Prabowo dilantik sebagai presiden agar tidak dianggap sebagai bagi-bagi kekuasaan. “Ya, kalau gitu, lakukan saja pertemuan sesudah pelantikan, selesai,” ujarnya.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Muhammad Rofiqi

Soal Polemik PPN 12 Persen, Gerindra Nilai PDIP Lupa Ingatan

Partai Gerindra heran dengan sikap politik para politisi PDIP yang belakangan ini getol mengkritik pemerintahan Prabowo.

img_title
VIVA.co.id
23 Desember 2024