Surya Paloh Minta Prabowo Prioritaskan Parpol Pendukung untuk Kursi Menteri, Nasdem di Ujung Saja
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta, VIVA – Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, mengaku telah berkomunikasi dengan Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto terkait kursi menteri. Namun, ia justru meminta kepada Prabowo agar memprioritaskan partai politik lain untuk lebih dulu masuk kabinet.
"Jawaban yang jujur, saya mengutarakan kepada Pak Prabowo, Nasdem memberikan kesempatan kepada beliau dan kepada policy kebijakan beliau untuk memprioritaskan partai-partai politik di luar Partai Nasdem untuk masuk di kabinet," kata Surya Paloh kepada wartawan di DPP Partai Nasdem, Jakarta Pusat, Kamis, 19 September 2024.
Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
"Artinya Partai Nasdem bukan prioritas, itu yang saya harapkan. Mungkin pertanyaan kenapa sekali lagi kami bisa merasakan betapa terhormatnya menjadi salah satu pembantu Presiden," sambungnya.
Surya Paloh mengaku sadar, bahwa Partai Nasdem tidak memberi dukungan kepada Prabowo dari awal saat kontestasi Pilpres 2024. Maka itu, Nasdem mengambil sikap dengan menjunjung etika politik.
"Karena kita tahu, secara etik kita bukan yang memperjuangkan sejak awal pada pilpres untuk mendukung Pak Prabowo. Ini ada proses pendidikan dan etika politik yang ingin diupayakan. Kalaupun tidak bisa sepenuhnya," katanya.
Lebih lanjut Surya Paloh mengatakan, Partai Nasdem tetap menghormati seluruh keputusan Prabowo dalam menentukan jajaran kabinetnya. Ia merasa terhormat jika Prabowo tetap mempertimbangkan Nasdem untuk masuk ke kabinet.
"Kami bisa merasakan betapa terhormatnya posisi menjadi salah satu pembantu Presiden apapun itu nomenklaturnya termasuk kabinet, tapi tidak kalah terhormat untuk memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita, partai- partai politik lainnya. Jadi, kalau bisa mempertimbangkan Nasdem itu paling ujung aja, paling belakang aja," ujar dia.
Upaya sadar diri ini, kata Paloh, merupakan proses pendidikan dan proses politik dalam dinamika birokrasi.
"Tapi apa yang masih tersisa sebagai komitmen konsistensi untuk tetap memiliki asal kepantasan, kepatutan, jadi tetap berada dalam barisan pemerintahan. Mengupayakan apa kemampuan ada dalam barusan Partai Nasdem ini, agar suksesnya roda administratif jalannya pemerintahan itu tidak perlu dipertanyakan lah, Nasdem ada di sana," jelasnya.
DPR Sahkan APBN Pemerintahan Prabowo di 2025 Capai Rp 3.621 Triliun
DPR RI mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 menjadi Undang-Undang (UU), dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,
