Demokrat Tak Ingin Intervensi soal Kursi Menteri Kabinet ke Prabowo Subianto
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta, VIVA – Susunan kabinet pemerintahan baru Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, hingga kini masih ramai dibicarakan. Terutama komposisi dari partai politik akan mendapatkan pos menteri apa dan berapa. Partai Demokrat sebagai salah satu partai di Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo-Gibran, juga mengaku menunggu keputusan Presiden terpilih Prabowo.
Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, mengaku menyerahkan semua soal kabinet itu kepada Presiden terpilih. Apakah mendapatkan jatah 3 hingga 4 kursi menteri atau tidak. Ia mengaku Partai Demokrat tak akan mengintervensi Prabowo dalam menentukan jatah menteri untuk KIM.
"Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo, ya jadi bagi Demokrat tidak ingin mengganggu pemikiran beliau sebagai Presiden dalam menentukan jumlah dan kriteria, ya serahkan saja, dan pada akhirnya nanti kita tunggu apa yang akan diumumkan oleh Presiden pada waktunya," kata Herman Khaeron kepada wartawan di Jakarta Pusat, Rabu, 18 September 2024.
Ia menegaskan bahwa penentuan menteri kabinet adalah hak prerogatif Prabowo sebagai Presiden terpilih. Maka itu, Partai Demokrat memberikan keleluasaan kepada Prabowo untuk menentukan kriteria, portofolio, dan jumlah kabinetnya.
Apalagi, lanjut dia, dalam revisi UU Kementerian sudah diatur bahwa jumlah kementerian menjadi kewenangan penuh Presiden.
"Oleh karenanya, saya kira wacananya adalah kementerian ke depan harus efektif, kerjanya untuk rakyat, ada target yang harus dicapai. Dan tentu pada akhirnya, kita bisa memenuhi terhadap cita cita kemerdekaan bangsa, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur," jelasnya.
Herman juga mengatakan Demokrat mendukung penuh langkah Prabowo membentuk zaken kabinet. Menurut dia, zaken kabinet bisa membuat pemerintahan efektif terutama dalam merealisasikan program-program prioritas dan andalan Prabowo-Gibran.
"Ya tentu menjadi harapan besar bahwa zaken kabinet dengan kerja-kerja yang lebih efektif kemudian memiliki kemampuan dan kapasitas untuk bisa menjalankan tugas-tugas kementeriannya, ya itu saya kira hal keniscayaan yang harus menjadi kriteria dan keinginan Presiden, tapi semuanya kita kembalikan ke presiden," jelasnya.
Lebih lanjut, Herman mengatakan Partai Demokrat menyerahkan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal nama-nama yang disiapkan untuk menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran.
"Ya boleh ditanya kepada ketua majelis tinggi atau kepada ketua umum, karena pengambil keputusan tertinggi ada di ketua majelis tinggi dan ketua umum," kata Herman.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY tidak terlalu memikirkan soal jatah kursi menteri di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. AHY menilai kursi menteri merupakan hak prerogratif Prabowo-Gibran nantinya.
"Saya benar-benar menghormati, Demokrat benar-benar menghormati hak prerogatif dari Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto yang tentunya sampai dengan saat ini saya tahu beliau masih sangat serius untuk menyusun langkah-langkah strategis ke depan termasuk penyusunan Kabinet karena pembantu-pembantu beliau tentunya diharapkan bisa benar-benar memberikan dukungan penuh," ujar AHY kepada wartawan dikutip Selasa 10 September 2024.
Putra Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu, mengaku tak mau berandai-andai soal jatah Partai Demokrat. Jika dipilih, AHY pun siap bertugas menjadi menteri apapun.
"Oleh karena itu saya siap ditempatkan dan ditugaskan dimanapun, saya tidak mau berandai-andai, kita tunggu saja apakah ataupun saatnya nanti beliau akan mengumumkannya sendiri," kata AHY.
AHY mengaku juga kerap melakukan komunikasi dengan Prabowo Subianto. Tetapi, komunikasi tersebut tak melulu membahas soal jatah kursi menteri.
"Sudah, komunikasi kami berjalan dengan baik, reguler, walaupun tidak setiap saat tentunya, tetapi yang jelas dalam berbagai kesempatan kami berdialog," ucap dia.
"Tapi yang saya senang kami dialognya itu tidak hanya berurusan dengan posisi atau jabatan yang akan diberikan ke Partai Demokrat atau partai-partai lainnya, tapi banyak sekali tentang visi besar, gagasan, bagaimana beliau ingin Indonesia ini makin kuat, memiliki kemandirian di bidang pangan, energi, kemudian juga infrastrukturnya juga semakin kuat," sambungnya.
