Sekjen Gerindra Jelaskan Komposisi Zaken Kabinet Prabowo: Profesional Tidak Berarti Non Partai
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Jakarta, VIVA - Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan komposisi zaken kabinet yang digagas Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Menurut Muzani, menteri yang berasal dari kalangan profesional bukan berarti mengeliminir kader partai politik (parpol).
"Ya, kan profesional kan tidak harus, tidak berarti nonpartai. Artinya ada orang profesional, orang ahli, tapi dia bagian dari partai," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 September 2024.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani
- VIVA/Andrew Tito
Muzani mengakui jika banyak profesional yang ahli di berbagai bidang, tapi terafiliasi dengan parpol.
"Artinya ada dia memang ahli di bidangnya tapi dia secara politik terafiliasi oleh satu partai politik yang berkoalisi," ujarnya.
Namun, saat ditanya berapa jumlah kabinet di pemerintahan mendatang, ia mengaku belum mengetahui informasi tersebut. Muzani meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi dari Prabowo.
“Tidak tahu, saya terus terang tidak tahu. Coba aja nanti dilihat tunggu dari pengumuman yang dilakukan oleh beliau setelah dilantik,” imbuhnya.
Sebelumnya, Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyebut kader parpol juga banyak diisi oleh kalangan profesional. Karena itu, rencana pembentukan zaken kabinet oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, tak boleh mengeliminir peran parpol.
"Menghadirkan zaken kabinet bukan berarti mengeliminir atau meminimalisir representasi partai. Karena sejatinya antara profesional dan partai tak saling trade off, malah share growth," kata Kamhar kepada wartawan, Minggu kemarin.
Kamhar menekankan, figur profesional dari kader parpol juga memiliki integritas dan keahlian yang tak perlu diragukan. Pasalnya, nantinya parpol bakal menyodorkan kader terbaiknya untuk duduk sebagai pembantu presiden.
President Prabowo Highlights Improvements in Indonesia’s Election
President Prabowo Subianto assessed that the implementation of elections, such as the 2024 simultaneous regional elections, has been running well and has shown significan
