DPR Bakal Sahkan RUU Kementerian Negara dan Wantimpres Lusa
- VIVA.co.id/ Agus Rahmat
Jakarta, VIVA - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Wihadi Wiyanto mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) akan dibawa ke dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang pada Kamis, 19 September 2024.
Berbicara kepada wartawan di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 17 September 2024, Wihadi mengatakan keputusan untuk membawa RUU Kementerian Negara dan Wantimpres ke rapat paripurna sesuai dengan hasil dari rapat kerja yang digelar beberapa waktu lalu.
"Ya, hasil kemarin kan, waktu raker kan sudah jelas bahwa akan dibawa kepada paripurna terdekat. Ya, kalau melihat paripurna terdekat, ya, kemungkinan dalam minggu ini," katanya.
Ilustrasi: Suasana Rapat Paripurna DPR RI
Selain itu, Wihadi menyebut penyelenggaraan rapat paripurna untuk pengesahan RUU Kementerian Negara dan Wantimpres ini juga telah dibahas dalam rapat pimpinan (Rapim) hingga Badan Musyawarah (Bamus).
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi, di Jakarta, Senin, 9 September, mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara bakal disahkan dalam rapat paripurna sebelum 30 September 2024.
"Maksimal (disahkan) tanggal 30 September. G30SDPR, karena tanggal 1-nya (Oktober) sudah periode yang baru," kata politikus PPP yang akrab disapa Awiek di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, 9 September.
Awiek menambahkan DPR membuka peluang bahwa RUU tersebut bakal dibawa ke Rapat Paripurna terdekat untuk bisa disahkan menjadi Undang-Undang. Menurut dia, Rapat Paripurna DPR RI digelar setiap hari Selasa atau Kamis.
Kompleks Gedung MPR DPR dan DPD
- vivanews/Andry
Walaupun begitu, dia mengatakan sebetulnya pihaknya tidak boleh menjadwalkan tuntasnya sebuah RUU. Dia pun tidak mempermasalahkan jika ada anggapan bahwa pembahasan RUU dilakukan dalam waktu singkat.
"Kita kalau lambat dimarahin, [dianggap] lambat membahas undang-undang; kalau cepat dimarahin, dikomplain," kata dia.
Soroti Surat Kesbangpol Batam Minta Camat Kumpulin Data C1, DPR: Mengintersepsi Kewenangan KPU-Bawaslu
Kesbangpol di surat itu memerintahkan camat se-Kota Batam mengumpulkan data C1 melalui Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
