Bawaslu Minta Panwascam dan PKD Tindak Tegas APK Langgar Aturan
- Humas Bawaslu
Jakarta, VIVA – Bawaslu RI menginstruksikan kepada Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Kelurahan Desa (PKD) untuk segera ambil tindakan jika melihat Alat Peraga Kampanye (APK) yang dipasang pada tempat yang dilarang.
Demikian itu disampaikan Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 14 September 2024.
"Jajaran Bawaslu jangan diam saja. Segera bergerak untuk ambil tindakan. Koordinasi dengan pihak terkait," kata Totok.
Ilustrasi alat peraga kampanye (APK) Pilkada. (Foto Ilustrasi)
- ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra
Berdasarkan PKPU Nomor 15 Tahun 2023, pemasangan APK dilarang pada tempat ibadah, rumah sakit atau pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung dan fasilitas milik pemerintah, di pohon, di tiang listrik, dan fasilitas lainnya yang mengganggu ketertiban umum.
Kemudian, lanjut Totok, untuk penertiban APK juga tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 26 tahun 2003 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3), Perbup 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Izin Penyelenggaraan Reklame.
Sejumlah pedagang mainan balon berada dekat Alat Peraga Kampanye (APK) Calon Legislatif (Caleg).
- ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi
Selain itu, Totok juga meminta jajaran panwascam dan PKD membekali diri dengan pengetahuan pemilu. Rajin membaca undang-undang, Peraturan Bawaslu (Perbawaslu), Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) serta Peraturan Daerah (Perda) masing-masing.
"Pengetahuan jadi bekal teman-teman di lapangan, agar tidak salah langkah ketika menentukan terjadi pelanggaran atau tidak. Teman-teman semuanya merupakan ujung tombak," imbuhnya.
Bawaslu Catat 130 Dugaan Pelanggaran Politik Uang di Masa Tenang dan Saat Pemungutan Suara Pilkada 2024
Bawaslu menerima 130 laporan dan informasi awal dugaan pelanggaran politik uang yang terjadi selama masa tenang dan saat pemungutan suara di Pilada Serentak 2024.
