PDIP Tegaskan Sikap Tak Haram di Luar Pemerintahan meski Visi Sama dengan Prabowo
- Istimewa
Jakarta, VIVA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah mengatakan tidak menjadi masalah bagi PDIP jika nanti memilih menjadi oposisi dan berada di luar pemerintahan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Hal itu ditegaskan Said saat merespons rencana pertemuan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pertemuan itu direncanakan berlangsung sebelum Prabowo dilantik.
Said menekankan, rencana pertemuan itu jangan diartikan bahwa PDIP akan bergabung ke pemerintahan Prabowo meskipun memiliki visi yang sama.
VIVA Militer: Letjen TNI Prabowo dan Megawati di Unhan.
- Kemhan RI
"Jangan ditarik ke gabung bergabung dan tidak gabung; visi sama tidak harus kami di dalam [pemerintahan], atau tidak haram kami di luar, kan begitu," kata Said kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 11 September 2024.
Said menjelaskan, pertemuan Prabowo dan Megawati nantinya akan membicarakan soal visi membangun bangsa Indonesia ke depan.
Maka itu, dia menyebut tak masalah jika pada akhirnya PDIP memilih menjadi oposisi. Dia memastikan partai berlambang banteng itu tetap memberikan kritik konstruktif terhadap pemerintahan Prabowo.
"Ketika dua tokoh bangsa ini bertemu akan bicara visi ke depan, bagaimana membangun Indonesia. Jangan kemudian bertemu, wah berarti [PDIP gabung pemerintahan], tidak ke situ," katanya.
Analisis Pengamat soal Dampak Politik jika Prabowo dan Megawati Jadi Bertemu
Pengamat politik menilai Indonesia akan lebih maju jika Prabowo bertemu dengan Megawati Soekarnoputri yang kabarnya akan terlaksana dalam waktu dekat.
