Rencana Prabowo Bentuk Kementerian Perumahan Terpisah dari PUPR, Basuki Beri Penjelasan
- Kementerian PUPR
Jakarta, VIVA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan kementerian yang dipimpinnya saat ini sudah sering mengalami pergantian nama, hingga pemisahan. Belakangan mencuat kabar kalau di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto, akan memisahkan Kementerian Perumahan dari PUPR.
Adapun wacana pembentukan Kementerian Perumahan itu diungkap langsung Ketua Satgas Perumahan dalam Tim Transisi Prabowo-Gibran, Hashim Djojohadikusumo. Basuki mengaku tidak masalah jika Prabowo ingin membentuk Kementerian Perumahan.Â
"Enggak masalah. Seperti yang saya bilang, organisasi itu hanya satu vehicle untuk mencapai satu tujuan," kata Basuki kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 9 September 2024.
Diakui Basuki, Kementerian PUPR sudah mengalami beberapa kali perubahan. Baik ganti nama, pemisahan hingga kemudian disatukan kembali.
"Dulu PU (pekerjaan umum) juga PU saja. Lalu, jadi PU dan tenaga listrik, lalu Kimpraswil, jadi Kimbangwil, lalu jadi PU. Sekarang kalau mau dipisah lagi perumahan rakyatnya enggak masalah," jelasnya.Â
Jika Kementerian Perumahan dibentuk, Basuki menyebut sejumlah Direktorat Jenderal di Kementerian PUPR seperti Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, dan SDA bisa masuk ke dalam kementerian tersebut.
"Jadi kembalikan PU pada kiprahnya, sebagai core bisnis PU. Jadi Bina Marga, Cipta Karya dan SDA. Enggak apa-apa karena memang PU sebagai pembina nasa konstruksi, jadi semua aturan konstruksi itu ada di PUPR secara UU, yang lainnya mengikuti, yang lainnya enggak masalah," jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa rencana besar Prabowo Subianto untuk membentuk Kementerian Perumahan yang terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).Â
Hal tersebut disampaikan dalam acara Future of Indonesia Dialogue yang diselenggarakan oleh APEC Business Advisory Council (ABAC) di Jakarta pada Sabtu, 31 Agustus 2024.
Hashim mengatakan, bahwa sektor perumahan akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia. "Ini satu hal yang menjadi driver for growth di masa depan. Saya sangat yakini adalah perumahan," ujar Hashim.
Hashim menjelaskan, dirinya ditunjuk oleh Prabowo Subianto sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam tim Transisi Prabowo-Gibran. Namun, jika ditawarkan sebagai menteri, dia menolak.
"Saya tidak akan jadi menteri. So, ada lowongan, satu kursi menteri masih ada. Tapi saya tidak akan dan saya sudah menolak, nama saya ditawarkan tapi saya menolak," katanya.
"Pak Prabowo sudah setuju, kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu. Berarti Kementerian PUPR nanti tetap Kementerian PU, nanti urus hal ihwal infrastruktur PU, baru perumahan khusus untuk perumahan," tambahnya.
Hashim menegaskan bahwa pembentukan kementerian baru ini bukanlah untuk bagi-bagi kursi menteri, melainkan untuk memastikan fokus pada tugas-tugas yang spesifik.
"Jumlah kementerian kita bisa tambah. Bukan tambah untuk bagi-bagi kursi menteri, bukan," kata Hashim.
