Muncul Gerakan 'Anak Abah Tusuk 3 Paslon', Ganjar Bilang "Jakarta Agak Lain"
Jakarta, VIVA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo merespons munculnya fenomena gerakan 'Anak Abah' ingin menusuk semua pasangan calon (paslon) di Pilkada Jakarta 2024.
Menurut Ganjar, gerakan tersebut muncul karena masyarakat merasa ada ketidakadilan yang terjadi selama proses Pilkada.
"Selalu ada respons-respons masyarakat ketika sesuatu akan dirasa tidak adil buat mereka. Kecerdasan masyarakat muncul," ucap Ganjar kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 9 September 2024.
Warga menentukan pilihannya dalam Pilkada. (ilustrasi)
- ANTARA FOTO/Irwansyah Putra
"Jakarta, saya kira, kelompoknya agak berbeda, agak lain dengan daerah lain."
Mantan gubernur Jawa Tengah itu menjelaskan maksud dari pernyataannya yang menyebut Jakarta agak lain.
"Ya, ekonominya lebih bagus kan di Jakarta, masyarakatnya. Terlalu terdidik, tidak terlalu banyak. Maka kalau kita melihat dari kapasitas masyarakatnya secara presentase, dia jadi lebih baik. Maka dia punya otoritas untuk bisa menentukan. Jadi, peluang-peluang itu akan muncul," ujarnya.
Dia menilai, para cagub-cawagub Jakarta akan lebih tertantang dengan adanya gerakan 'tusuk tiga paslon' tersebut. Ada tiga paslon yang bertarung pada Pilkada Jakarta 2024, mereka di antaranya Pramono Anung-Rano Karno, Ridwan Kamil-Suswono, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
Ilustrasi Pilkada.
- ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
"Maka kandidat yang ada hari ini rasanya dia akan tertantang nanti untuk mengejar mereka memilih dan kemudian menentukan mana yang menurut mereka paling baik," ujarnya.
"Tentu ada background sejarahnya, bagaimana relasi politik, sehingga terjadi situasi seperti ini. Toh, PDI Perjuangan kan awalnya enggak bisa nyalon. Begitu ada keputusan MK, kemudian bergairah, masyarakat bergairah. Maka mereka merasakan rasa keadilan dan rasa politik dalam Pilkada ini," katanya.
Pengamat Anggap Netralitas ASN dalam Pilkada Sesuatu yang Bertentangan
Pengamat politik mengatakan netralitas ASN dalam Pilkada adalah paradoksal: di satu sisi ASN juga warga negara yang memiliki hak pilih tetapi mereka diwajibkan netral.
