Profesor Ilmu Politik Anggap Rencana Reshuffle Lagi Hanya untuk Kepentingan Balas Jasa
- VIVA/ Ahmad Farhan Faris
Jakarta, VIVA - Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas Prof. Asrinaldi menilai tidak akan ada reshuffle atau perombakan kabinet untuk menggantikan Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
“Saya pikir reshuffle ini tidak mungkin lagi. Barangkali ada pelaksana tugas menteri itu secara interim ya,” kata Prof. Asrinaldi dilansir dari ANTARA di Jakarta, Jumat, 6 September 2024.
Menurut dia, waktu yang menyisakan kurang lebih satu bulan hingga serah terima jabatan Presiden RI pada 20 Oktober dianggap kurang cukup bagi pengganti Risma maupun Pramono.
Jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
“Percuma saja diganti yang baru, dibiarkan kosong saja, tetapi pelaksana tugasnya ada karena jabatan menteri itu kan tidak terlalu teknis, karena sifatnya kebijakan,” ujarnya.
Oleh sebab itu, ia mengatakan jabatan mensos lebih baik diambil alih oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, sedangkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengambil alih tugas Seskab.
“Jadi, ya, saya tidak yakin dengan adanya orang baru karena tidak terlalu penting ya. Kalaupun ada, ya itu lebih kepada balas jasa saja menurut saya,” katanya.
Presiden Joko Widodo mengungkapkan adanya kemungkinan perombakan kabinet menyusul pengunduran diri Risma dan Pramono.
Pramono Anung dan Rano Karno
- VIVA/Rahmat Ilham
"Ya, bisa," ujarnya singkat ketika ditanya mengenai kemungkinan perombakan kabinet dalam waktu dekat usai meresmikan Flyover Djuanda di Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat.
Tri Rismaharini telah mengundurkan diri sebagai menteri sosial untuk fokus berkontestasi di Pilkada Jawa Timur. Pemberhentian Risma dari jabatan menteri sosial telah tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 100/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dengan Hormat Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju 2019—2024.
Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa Pramono Anung telah mengajukan pengunduran diri kepada Presiden untuk fokus berkontestasi di Pilkada Jakarta. Ari menjelaskan bahwa pengunduran diri Pramono terhitung mulai 22 September 2024. (ant)
Heboh 6 Juta NPWP Termasuk Jokowi hingga Sri Mulyani Diduga Bocor, Ditjen Pajak Buka Suara
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akhirnya buka suara soal kabar kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
