Angkatan Keempat TNI Mendesak karena Ruang Siber Jadi Medan Perang Tak Terlihat, Menurut Pakar

Ilustrasi-Parade pasukan dan Alutsista di HUT TNI ke 69
Sumber :
  • VIVAnews/Anhar Rizki Affandi

Semarang, VIVA - Dosen pascasarjana pada Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) Dr Pratama Persadha memandang perlu Tentara Nasional Indonesia mencari pimpinan Angkatan Siber (matra keempat) TNI yang berkompeten dalam ilmu keamanan siber.

Perkuat Teritorial di Papua, Satgas Habema Yonif 6 Marinir Gelar Komsos hingga Bagikan Sembako ke Warga Dekai

Pada era digital yang makin kompleks, kata Pratama yang juga pakar keamanan siber, ruang siber menjadi medan perang yang tak terlihat, tetapi sangat berpengaruh.

"Kepemimpinan yang memiliki kompetensi tinggi sangatlah krusial karena tantangan dalam ruang siber makin kompleks dan beragam," kata Pratama yang juga Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, dilansir dari ANTARA di Semarang, Jawa Tengah, Rabu malam, 4 September 2024.

KSAL Muhammad Ali Ungkap 2 Kapal Perang Baru TNI AL Akan Perkuat Perbatasan Papua Nugini, Malaysia, hingga Filipina

Ilustrasi serangan siber.

Photo :
  • Kaspersky

Oleh karena itu, kata Pratama, memerlukan pemimpin yang memahami secara mendalam berbagai aspek keamanan siber, termasuk ancaman yang berkembang, teknologi terbaru, dan regulasi terkait.

TNI AL Kembali Diperkuat 2 Unit Kapal Perang Canggih PC 60 Buatan Dalam Negeri

Pratama mengemukakan bahwa pemimpin yang berkompeten akan dapat memimpin tim dengan efisien serta mampu merespons dengan cepat dan tepat dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan merespons ancaman siber yang muncul dalam menghadapi ancaman siber yang terus berubah.

Pemimpin yang berkompeten, menurut dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) PTIK ini, akan dapat merancang kebijakan yang efektif dan adaptif sesuai dengan perkembangan teknologi dan ancaman yang ada.

Ia berpendapat bahwa pemimpin yang berkompeten akan dapat membangun kemitraan yang efisien dan saling menguntungkan karena keberhasilan dalam menjaga keamanan siber nasional juga bergantung pada kemampuannya untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, sektor swasta, dan lembaga internasional.

Ilustrasi perang siber (cyber warfare).

Photo :
  • CyberTalk.org

Jika nanti TNI sudah membentuk matra siber, Pratama memandang perlu mengembalikan kursi pimpinan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) kepada orang-orang yang memiliki kemampuan Ahli Sandi Tingkat 3, lulusan dari pendidikan sandi dan siber di BSSN atau Lembaga Sandi Negara.

Menurut Pratama, tidak masalah itu nanti dari sipil, militer, atau Polri. Namun, yang penting memiliki crypto clearance, security clearance, dan kompetensi yang mumpuni dalam bidang siber dan sandi.

Hal ini, menurut dia, penting supaya BSSN bisa mengimbangi kekuatan dari Angkatan Siber milik TNI sehingga kolaborasi dan kerja sama dalam pertahanan siber bisa terjalin dengan baik dan pada akhirnya ketahanan dan keamanan siber Indonesia akan menjadi lebih baik. (ant)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya