Pramono Anung: Enggak Penting Elektabilitas, tapi Berjuang Ketuk Hati Warga Jakarta
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta, VIVA -Â Bakal calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung menegaskan bahwa dirinya tak masalah jika belum memiliki elektabilitas di Jakarta. Ia hanya mengaku akan berjuang demi rakyat Jakarta.
"Pertama yang seperti saya katakan, ada elektabilitas atau tidak, enggak penting. Tapi sekali lagi, kami ini fighter, kami ini berjuang. Kami ini bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mengetuk hati rakyat," kata Pramono Anung di Museum MH Thamrin, Jakarta, pada Selasa, 3 September 2024.
Sekretaris Kabinet itu menambahkan bahwa dirinya memiliki program-program berdasarkan aspirasi rakyat yang ditemuinya di berbagai tempat, seperti LRT, MRT dan Bus TransJakarta.
"Maka yang kami tawarkan adalah program yang betul-betul dari aspirasi yang kami tangkap ketika ketemu masyarakat di LRT, ketemu di MRT, ketemu di Busway, termasuk kemudian belanja masalah dengan berbagai kelompok atau komponen masyarakat," kata Pramono.
Ia yakin dapat menyelesaikan masalah masyarakat di Jakarta dengan berbagai pendekatan. Pramono juga lebih mementingkan program kerja yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Jakarta.
"Itulah yang saya yakini dengan pendekatan problem sloving, dengan masyarakat lebih berguna, lebih penting, dengan hanya kampanye atau program yang katakanlah bombastis. Kami enggak akan yang bombastis, tapi akan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," tutur dia.
Diketahui, PDIP memilih mengusung duet Pramono Anung-Rano Karno di Pilgub Jakarta. Pramono-Rano mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Jakarta pada Rabu, 28 Agustus 2024. Ini juga mengakhiri spekulasi sebelumnya soal Anies Baswedan yang diusung.
Rano Karno adalah mantan Gubernur Banten, yang juga anggota DPR RI dari Fraksi PDIP. Sementara Pramono adalah politisi senior PDIP, mantan Sekretaris Jenderal partai tersebut. Pramono juga sempat menjadi Wakil Ketua DPR RI 2009-2014. Saat ini, Pramono adalah Sekretaris Kabinet di Pemerintahan Presiden Joko Widodo.