Cagub Dedi Mulyadi Ingin Pemekaran Sejumlah Daerah di Jabar Pangkas Kemiskinan, Bogor jadi 3
- VIVA.co.id/Adi Suparman (Bandung)
Jawa Barat, VIVA – Calon Gubernur pada Pilgub Jawa Barat yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau KIM, Dedi Mulyadi, berencana untuk melakukan pemekaran daerah di Jawa Barat. Yakni dengan kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB).
Dedi mengusulkan pembagian wilayah di Jawa Barat menjadi beberapa daerah otonomi baru, untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan pemerataan pembangunan. Menurutnya, beberapa wilayah di Jawa Barat tercatat dengan populasi penduduk tinggi namun pemerataan alokasi anggaran tidak seimbang.
"Bogor itu terlalu besar kalau hanya dibagi dua, sebaiknya jadi tiga. Dengan demikian, beban pemerintah daerah tidak terlalu berat," ujar Dedi, Selasa 3 September 2024.
Selain Bogor, politisi Partai Gerindra itu juga bakal mengusulkan pembagian wilayah di Sukabumi, Garut, Cianjur, Indramayu, Subang, Karawang, dan Bekasi Kabupaten. Daerah tersebut masing-masing dapat dibagi menjadi 2 daerah otonomi baru.
Menurutnya, wilayah-wilayah ini memiliki populasi di atas tiga juta jiwa dan pembagian ini diperlukan untuk memastikan distribusi alokasi dana pusat dapat dilakukan dengan lebih baik.
Lebih lanjut dijelaskannya, pembagian daerah otonomi baru ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan memastikan distribusi yang merata bagi rakyat Jawa Barat.
"Dengan memimpin wilayah yang lebih kecil, seorang pemimpin dapat fokus pada kebutuhan spesifik warganya. Untuk daerah di luar Jawa, meskipun jumlah penduduknya lebih sedikit, tantangannya adalah luas wilayah yang besar. Oleh karena itu, mereka juga membutuhkan perhatian khusus untuk memastikan pembangunan yang berkeadilan," katanya.
Tak hanya itu, politisi yang akrab disapa Kang Dedi, itu juga memastikan proses politik pada proses DOB ini tak ingin terjebak dalam perdebatan politis. Menurutnya, pemahaman tentang otonomi baru tidak boleh sebatas distribusi kekuasaan atau peningkatan jumlah pejabat dan pegawai.
Fokus utama harus pada percepatan pertumbuhan pembangunan agar alokasi pembangunan terdistribusi merata ke seluruh wilayah Indonesia.
"Kita perlu pendekatan yang lebih berfokus pada kebutuhan daerah, bukan hanya didasarkan pada rumusan administratif di Jakarta. Misalnya, bagaimana operasionalisasi camat-camat dapat lebih efektif," katanya.
