Pramono Tak akan Minta Endorse Jokowi: Ada Ketua Umum Partai Ajak Car Free Day Bareng
- https://setkab.go.id/
Jakarta, VIVA - Bakal calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung mengaku tak akan meminta endorse Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kontestasi Pilgub Jakarta 2024. Ia menegaskan tak hanya dekat dengan Jokowi, tapi juga dengan semua kalangan masyarakat.
“Saya dekat dengan semuanya,” kata Pramono di Jakarta Pusat, pada Senin, 2 September 2024.
Presiden Joko Widodo dan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung
- Istimewa/Biro Pers Istana Kepresidenan
Selain itu, Sekretaris Kabinet itu juga menyebut ada ketua umum partai politik yang ingin meng-endorse dirinya dengan mengajak olahraga bersama.
“Yang saya terkejut, tadi ada ketua umum partai. Nanti lihat aja. Mas, nanti car free day-nya sama aku aja. Aku lebih keren, aku ketua umum partai,” kata dia.
Di sisi lain, Pramono juga berbicara terkait statusnya dalam jajaran Kabinet Jokowi. Ia menyampaikan sampai saat ini masih berstatus sebagai Sekretaris Kabinet.
Bahkan, Pramono menegaskan masih bekerja seperti biasa meskipun sudah mendaftar ke KPU Jakarta sebagai bakal calon Gubernur Jakarta bersama bakal calon Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno.
“Hari ini saya bekerja biasa, loh, sampai setengah dua, ini juga kembali lagi. Habis ini ganti baju di mobil. Saya akan tetap bekerja, enggak berkurang. Boleh ditanya oleh staf saya, ada enggak yang enggak selesai, pasti selesai,” tuturnya.
Diketahui, PDIP memilih mengusung duet Pramono Anung – Rano Karno di Pilgub Jakarta. Pramono-Rano mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Jakarta pada Rabu, 28 Agustus 2024. Ini juga mengakhiri spekulasi sebelumnya soal Anies Baswedan yang diusung.
Rano Karno adalah mantan Gubernur Banten, yang juga anggota DPR RI dari Fraksi PDIP. Sementara Pramono adalah politisi senior PDIP, mantan Sekretaris Jenderal partai tersebut. Pramono juga sempat menjadi Wakil Ketua DPR RI 2009-2014. Saat ini, Pramono adalah Sekretaris Kabinet di Pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Heboh 6 Juta NPWP Termasuk Jokowi hingga Sri Mulyani Diduga Bocor, Ditjen Pajak Buka Suara
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akhirnya buka suara soal kabar kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
