Janji Kampanye Tak Dipenuhi, Warga Tagih Janji Beasiswa PIP ke Keluarga Cabup Polewali Mandar
- VIVA.co.id/Natania Longdong
Polewali Mandar, VIVA – Warga Polewali Mandar menagih janji pemberian beasiswa yang sempat disampaikan oleh Ratih Megasari Singkarru, Anggota DPR RI Komisi X dalam agenda Pileg pada Februari lalu.
Menurut para warga, hingga hari ini belum ada beasiswa PIP (Program Indonesia Pintar) yang direalisasikan Ratih dan Dirga Singkarru.
“Kita dukung Ratih (Singkarru) dulu. (Tetapi) anak saya di SMA sampai dia selesai, tidak pernah juga dapat,” kata warga Polewali bernama Ilyas kepada awak media, pada 29 Agustus 2024 lalu.
Padahal, menurut Ilyas, semua anggota keluarganya sudah memberikan pilihan politik kepada Ratih Singkkarru. Tetapi sayangnya, janji PIP belum terpenuhi.
“Kita dukung Ratih. Bapaknya (dulu) juga, kita dukung,” ucapnya.
Ilyas mendadak menagih janji PIP itu usai melihat Dirga Singkarru, yang merupakan kakak Ratih Singkarru, mendaftar sebagai Calon Bupati Polewali Mandar.
Menurutnya, dua kakak beradik tersebut seharusnya segera merealisasikan dulu komitmen pemberian beasiswa, sebelum menjanjikan kembali program beasiswa PIP di momentum Pilkada.
Menurut Ilyas, Dirga juga pasti akan mengulang janji kampanye pemberian beasiswa PIP dalam agenda Pibup Polman.
Ilyas pun mengaku akan melaporkan penyimpangan pemberian beasiswa PIP kepada penegak hukum atau aparat yang terkait. Pasalnya, dalam praktek, banyak penyimpangan dalam pemberian beasiswa PIP yang dikelola oleh pihak-pihak yang mengaku sebagai keluarga Ratih Singkarru.
“Penerima beasiswa (ternyata) ada yang orang tuanya PNS. Anakku yang bilang sendiri. Ada dua orang temanku anak PNS, (tetapi) dapat PIP. Kita justru tidak dapat. Padahal Simbo (keluarga Dirga) tahu kita belum dapat beasiswa ini,” tuturnya.
Sebelumnya, sejumlah LSM Sulbar yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Lawan Politisasi KIP-PIP mengaku menemukan bukti politisasi Program Indonesia Pintar (PIP) untuk kepentingan elektoral menjelang pelaksanaan Pilkada Polewali Mandar.
Menurut koalisi LSM tersebut, bukti diberikan oleh seorang pengelola SD negeri Polewali yang keberatan dengan pola pembagian PIP yang dianggap penuh dengan tekanan politik.
“Kami mendapatkan langsung data setelah bertemu dengan salah seorang pengelola SD di Polewali Mandar. Yang bersangkutan akhirnya mengatakan bahwa pendataan program PIP yang diberikan kepada sejumlah siswa memang dilakukan oleh oknum partai. Mereka ditakut-takuti untuk memilih calon yang didukung partai tersebut dalam Pilbup Polewali Mandar,” kata Koordinator Koalisi Masyarakat Lawan Politisasi KIP-PIP, Agus Salim dalam keterangan yang diberikan kepada awak media.
