Jawab Tudingan Jegal Anies di Pilkada 2024, Jokowi Tegaskan Bukan Ketua Partai
- Tangkapan layar
Jakarta, VIVA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah tudingan yang menyebut dirinya melakukan penjegalan terhadap Anies Baswedan di Pilkada Serentak 2024.
Jokowi menegaskan dirinya bukan ketua umum partai politik yang bisa memberi rekomendasi untuk seseorang maju dalam pesta demokrasi.
"Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya?" kata Jokowi ditanyai awak media di Jakarta, Jumat, 30 Agustus 2024.
Mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kedua kanan) bersama Presiden Partai Buruh Said Iqbal (ketiga kiri) seusai silaturahmi di Kantor Pusat Pemenangan Partai Buruh di Jakarta, Minggu, 25 Agustus 2024.
- ANTARA
Jokowi menekankan, urusan Pilkada Serentak itu murni sepenuhnya kewenangan dari parpol untuk berkoalisi dengan partai apa dan mengusung siapa. Karena itu, pernyataan yang mengatakan dirinya melakukan penjegalan terhadap salah satu tokoh untuk maju dalam pilkada adalah tidak benar.
"Saya kan ditudang-tuding banyak banget. Enggak masalah. Dituding menjegal, dituding menghambat, dituding, tapi kan memang itu urusan parpol, mau mencalonkan dan tidak. Itu urusan parpol, koalisi, ada mekanismenya, ada proses di situ," kata Jokowi.
Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono mengungkap alasan partainya batal mengusung dirinya dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat (Jabar) 2024.
Menurut Ono, komunikasi antara PDIP dan Anies mengerucut pada Kamis sore.
Ono Surono, Ketua PDIP Jawa Barat sekaligus anggota Komisi IV DPR RI
- VIVA/Adi Suparman
“Kenapa gagal? Kita menghadapi sebuah tantangan yang sangat besar, tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies diusung oleh PDI Perjuangan,” kata Ono.
Saat ditanya siapa tangan-tangan dari luar yang ia maksud, Ono menyebut, “ya, Mulyono dan geng--tulis saja Mulyono”.
Survei: Pilkada Jakarta dan Jawa Tengah Paling Ketat, Kepuasan Kinerja Jokowi-Ma'ruf Amin Tinggi
Elektabilitas sejumlah pasangan calon kepala daerah mendominasi, jelang masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
