Sandiaga Lambat Respons, Siapa yang Diusung PKB di Pilgub Jabar?
- Azizi Erfan
Jakarta, VIVA – Sekretaris Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maman Imanulhaq mengatakan partainya telah meminta kesediaan Sandiaga Uno untuk diusung maju di Pilgub Jawa Barat (Jabar) 2024. Rencananya, Sandiaga akan dipasangkan dengan Acep Adang Ruhiyat.
Namun, kata Maman, Menteri Perekonomian dan Industri Kreatif (Menparekraf) itu lambat merespons tawaran dari PKB.
"Kan dari awal kita sebenernya memberikan kesempatan ya karena Jabar apalagi dengan keputusan MK ini bisa usung sendiri. Kita sebenarnya sudah minta Sandiaga Uno untuk jadi bakal cagub untuk Jabar dari PKB. Nah wakilnya bisa Kang Acep dan lain sebagainya," kata Maman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 29 Agustus 2024.
Anggota DPR dari Fraksi PKB Maman Imanul Haq.
- Danar Dono
"Tapi kita tahu sendiri kan Sandiaga Uno agak sedikit late respons seperti itu," ujarnya.
Maka dari itu, Maman menyebutkan, pihaknya melakukan komunikasi dengan partai lain, salah satunya PDI Perjuangan (PDIP) untuk Pilgub Jabar.
"Sehingga kita akhirnya melakukan komunikasi Ketua DPW komunikasi dengan PDIP, beberapa komunikasi juga dengan Dedi Mulyadi dan sebagainya. Repotnya Dedi Mulyadi dari awal memang sudah ingin dengan Golkar. Akhirnya memilih bakal calon bupatinya Sumedang Kang Erwan jadi cawagub," tuturnya.
Di sisi lain, kata dia, PKB juga terus menjalin komunikasi secara internal. Jika Sandiaga Uno menolak, maka PKB akan mengusung sosok lain sebelum waktu pendaftaran Pilkada serentak ditutup.
"Ya waktu kita hanya zuhur sampai malam ini sehingga tentu komunikasi kita akan harus lebih konstruktif. Kita harus menyatakan bahwa kita maju untuk mendukung siapa, kalau memang Sandiaga Uno sudah tidak mau ya sudah kita akan tentukan di Jabar kita mendukung cagub cawagub siapa," ujar Maman.
Pengamat Anggap Netralitas ASN dalam Pilkada Sesuatu yang Bertentangan
Pengamat politik mengatakan netralitas ASN dalam Pilkada adalah paradoksal: di satu sisi ASN juga warga negara yang memiliki hak pilih tetapi mereka diwajibkan netral.
