Ditemani Kahiyang Ayu ke KPU, Bobby Nasution Resmi Mendaftar sebagai Cagub Sumut
- VIVA.co.id/B.S. Putra (Medan)
Jakarta, VIVA – Bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution - H Surya tiba di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut, di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Medan, Rabu siang, 28 Agustus 2024, sekitar pukul 14.25 WIB.
Tiba di Kantor KPU Sumut, Bobby Nasution-Surya, sambut dengan tarian etnis asal Sumut.
Bobby Nasution dan Surya di arak-arak oleh pendukungnya dari rumah pemenangan di Jalan Balai Kota Medan ke Kantor KPU Sumut, untuk mendaftar diri sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut pada Pilkada serentak 2024.
Sang menantu Presiden RI, Joko Widodo juga konvoi menggunakan sepada motor listrik. Bobby Nasution juga di temani istrinya, Kahiyang Ayu.
Bacalon Gubernur Sumut, Bobby Nasution menerima SK dukungan diterima langsung dari Ketua PKB, Muhaimin Iskandar di Jakarta.(Instagram Bobby Nasution)
- VIVA.co.id/B.S. Putra (Medan)
Kemudian, tampak pengurus partai politik pengusung dari Partai Golkar, Gerindra, NasDem, PPP, PKS, PSI, Demokrat, PAN dan parpol lainnya.
"Selamat kami ucapkan kepada pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution - H Surya, selamat datang di Kantor KPU Sumut," sebut MC menggunakan alat pengeras suara.
Bobby Nasution dan Surya langsung naik ke lantai dua Kantor KPU Sumut. Mereka pun, disambut oleh Ketua KPU Sumut, Agus Arifin bersama jajarannya. Selanjutnya, digelar ceremony pendaftaran calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut.
Diketahui, Bobby Nasution-Surya diusung 10 parpol di Pilkada Sumut. Kesepuluh partai itu yakni PKB, Golkar, Gerindra, Nasdem, PAN, Demokrat, PKS, PPP, Perindo dan PSI.
Bobby-Surya memiliki dukungan 74 dari 100 kursi di DPRD Sumut. Jika berdasarkan suara sah, Bobby-Surya didukung 5.493.530 dari 7.351.389 suara sah di Pileg 2024.
Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.
