Pramono: Saya Tak Pernah Minta Jabatan ke Mega-Jokowi, Tiba-tiba Ketiban Pulung Jadi Cagub Jakarta
- VIVA.co.id/M Ali Wafa
Jakarta, VIVA - PDI Perjuangan (PDIP) resmi mengusung dua kadernya yaitu Pramono Anung dan Rano Karno sebagai cagub dan cawagub. Duet Pramono dan Rano juga sudah mendaftar ke KPU Jakarta.
Pramono mengatakan selama ini ia tak pernah meminta jabatan ke siapapun. Terlebih ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri hingga Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
"Saya adalah orang yang selama hidup saya betul-betul tidak pernah minta jabatan kepada siapapun. Termasuk kepada Ibu Mega, termasuk kepada Pak Jokowi, enggak pernah," kata Pramono dalam sambutannya di kantor KPU DKI Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2024.
Pramono mengaku hanya fokus bekerja keras selama ini. Namun, tiba-tiba ia merasa nasibnya baik hingga diusung maju sebagai cagub Jakarta bersama Rano Karno.
"Yang saya lakukan hanya kerja keras, karena kerja keras itulah yang kemudian kenapa tiba-tiba saya ketiban pulung (nasib baik), untuk menjadi calon gubernur Jakarta," ujar Pramono.
Pramono Anung-Rano Karno Daftar Cagub DKI di KPUD Jakarta
- VIVA.co.id/M Ali Wafa
"Padahal, harusnya hari ini istri saya sudah berangkat ke Itali karena ada sahabat saya yang menikah. Saya baru berangkat hari Sabtu dan sudah dapat izin presiden," jelas dia.
Adapun dalam kesempatan itu, Pramono dan Rano tampak menyerahkan dokumen pendaftaran syarat cagub-cawagub kepada Ketua KPU Jakarta, Wahyu Dinata dan jajaran anggota KPU lainnya. Wahyu terlihat menerima dokumen persyaratan tersebut.
Untuk diketahui, masa pendaftaran pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada 2024 mulai 27-29 Agustus 2024. Untuk 27 dan 28 Agustus dari pukul 08.00-16.00 WIB. Sementara, pada 29 Agustus dari 08.00-23.59 WIB.
Lalu, KPU DKI Jakarta bakal melakukan penetapan pasangan calon pada 22 September 2024 dan dilanjutkan kampanye dimulai 25 September-23 November 2024.
Survei: Pilkada Jakarta dan Jawa Tengah Paling Ketat, Kepuasan Kinerja Jokowi-Ma'ruf Amin Tinggi
Elektabilitas sejumlah pasangan calon kepala daerah mendominasi, jelang masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
