Manuver Last Minute Parpol Jelang Pendaftaran Pilkada 2024, KIM Ambyar
- VIVA.co.id/M Ali Wafa
Jakarta, VIVA – Partai Golkar memutuskan mencabut dukungan untuk Andra Soni - Dimyati Natakusumah di Pilgub Banten. Dengan cabutnya Golkar, juga berarti partai berlambang pohon beringin itu tidak di KIM Plus untuk Pilkada Banten.
Pada hari pertama pendaftaran cagub-cawagub Pilkada 2024, Golkar balik kanan dan mengusung kadernya sendiri, Airin Rachmi Diany sebagai calon gubernur, cagub Banten.
Andra-Dimyati sebenarnya diusung oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus. Dibawah Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, keputusan partai sempat diberikan untuk pasangan ini. Sebelum akhirnya pada Selasa 27 Agustus 2024, Golkar memutuskan memberikan B1-KWK untuk Airin.
PKS saat serahkan SK dukungan untuk pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah.
- Dok. Humas DPP PKS
Di Pilkada Banten, Golkar keluar dari KIM Plus dan berkoalisi dengan PDIP. Sebab, cawagubnya Airin adalah Ade Sumardi yang merupakan Ketua DPD PDIP Banten. Andra-Soni yang akan menjadi penantang Airin-Ade, diusung oleh Gerindra, PKS, Demokrat, Nasdem, PKB, PAN, PPP, PSI, Garuda.
Adapun Airin-Ade didukung oleh Golkar, PDIP, Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Ummat dan PKN. Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia mengaku, Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak mempersoalkan adanya perbedaan dukungan di pilkada.
"Bapak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan, menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun juga kita berbeda. Sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada," ujar Bahlil dalam konferensi pers di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa, 27 Agustus 2024.
Hal sama terjadi di Pilkada Tangerang Selatan. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, memutuskan menarik dukungannya dari Ahmad Riza Patria - Marshel Widianto. Mundur dari pasangan calon yang diusung oleh partai-partai di KIM. Eks Presiden PKS Tifatul Sembiring, menyebut kalau partainya menarik dukungan dari Riza-Marshel.
"Insya Allah PKS mengusung pasangan Ruhama-Shinta di Pilkada Tangerang Selatan. Mengalihkan dari yang sebelumnya ke Riza-Marshel. Terima kasih atas saran teman-teman semua," kata Tifatul dalam akun x @tifsembiring, dilihat Senin, 26 Agustus 2024.
Pakar politik dari Ipsos Indonesia, Arif Nurul Imam
- Istimewa
Analis politik, Arif Nurul Imam mengatakan, salah satu faktornya tentu saja putusan MK yang menurunkan threshold atau ambang batas pengajuan calon. Sehingga seperti PDIP dan banyak partai lainnya, bisa mengajukan calon sendiri.
"Faktor lainnya saya kira partai politik berkalkulasi ulang terhadap situasi politik dan potensi kemenangan. Misalnya kenapa Golkar di Banten mendukung Airin tentu selain kader juga memiliki elektabilitas yang tinggi sehingga mereka mau tidak mau mendukung kadernya," jelas Arif, kepada VIVA, Rabu 28 Agustus 2024.
Situasi seperti di Pilgub Banten dan Tangerang Selatan ini, menurut Arif tidak semua daerah KIM terpecah. Tapi tidak semua daerah juga KIM bisa berkoalisi. Menurutnya, KIM terpecah hanya di beberapa pilkada saja.
Sedangkan Pilgub Jakarta misalnya, menurut Arif tidak terjadi seperti di Banten. Apalagi yang diusung adalah kadernya yakni Ridwan Kamil. Selain soal faktor politik nasional yang turut mengiringinya.
"Selain itu memang untuk konteks Pilkada Jakarta memang terkait erat dengan relasi konteks politik nasional sehingga potensi untuk pecah kongsi KIM di Pilkada Jakarta sangat kecil," jelas Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia itu.
Lebih lanjut Arif mengatakan, memang dalam perhelatan pilkada dengan pilpres, tidak sama situasi politiknya. Yang diinginkan KIM dengan membangun koalisi dari pilpres hingga ke pilkada, adalah semangat kebersamaannya.
Meskipun, itu tidak akan bisa terwujud sama di berbagai daerah. Ada situasi tertentu di daerah-daerah tersebut yang memungkinkan tidak bisa bersatunya KIM dalam pilkada saat ini.
"Tidak mesti relevan dalam konteks politik lokal. Misalnya di beberapa pilkada KIM tidak selalu bareng," katanya.
"Dari sisi politik lokal tergantung dinamika politik lokal. Sehingga politik lokal tidak mesti selaras dengan politik nasional,".
