Said Abdullah Ungkap Isi Pertemuan Elite PDIP dengan Anies Baswedan
- ANTARA
Jakarta, VIVA - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menepis adanya deal atau kesepakatan politik yang dibangun dengan Anies Baswedan terkait Pilkada 2024.
"Enggak, orang silaturahim kok urusannya politik. Murni silahturahmi, tidak ada kesepakatan politik. Karena kami tidak dalam posisi membuat kesepakatan apapun, posisinya betul-betul kami silahturahim," kata Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024.
Hal itu disampaikannya menanggapi beredarnya foto Anies bersama elite PDIP dengan lembaran dokumen yang tampak sedang ditandatangani.
Anies Baswedan di kantor DPD PDIP Jakarta
- Dok Anies Baswedan
"Mas Anies pegang kertas, ada yang dicatat, ya biasa saja. Itu kan bukan kumpulan kertas kemudian kertas kesepakatan," katanya.
Dia menyebut bahwa pertemuan dirinya dengan Anies dan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah dalam rangka silaturahmi belaka.
"Foto itu dalam konteks kami silaturahim, namanya juga teman, kami tidak bisa menghindari itu karena kami silaturahim dengan Mas Anies, bersama Mas Basarah, silaturahim sebagai teman, tidak lebih dari itu," ucapnya.
Dia juga menekankan bahwa tidak ada misi politik yang dibawa dalam pertemuan tersebut.
Anies Baswedan melakukan kunjungan ke Kantor DPD PDI Perjuangan di Jakarta Selatan Pada Sabtu 24 Agustus 2024.
- VIVA.co.id/Andrew Tito
"Belum ada misi-misi politik dan sebagainya karena kalau misinya kami politik, maka mau tidak mau itu harus seizin oleh DPP partai," ujarnya.
Untuk itu, dia menegaskan dokumen yang tampak dalam foto tersebut bukan pakta integritas yang ditandatangani terkait pilkada. "Kalau pakta integritas dan sebagainya ya berarti jadi calon dong, kan posisinya betul betul silahturahmi," tuturnya.
Dia pun menyebut mantan gubernur DKI Jakarta itu tidak pernah menyampaikan kehendak untuk bergabung sebagai kader PDIP. "Tidak pernah dan memang tidak pernah menyentuh urusan politik," kata dia. (ant)
ICW Catat 33 Provinsi Gelar Pilkada Terindikasi Kuat Punya Paslon Terafiliasi Dinasti Politik
33 dari 37 provinsi yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak pada 27 November 2024 terindikasi kuat memiliki pasangan calon yang terafiliasi dengan dinasti politik.
