Lukman Edy Surati Kemenkumham, Keberatan dengan Hasil Muktamar PKB di Bali
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta, VIVA - Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lukman Edy mendatangi Kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada Selasa, 27 Agustus 2024.
Tujuan Kedatangan Lukman Edy untuk memasukkan surat keberatan soal adanya Muktamar PKB yang berlangsung di Bali pada 24-25 Agustus 2024.
“Hari ini saya akan mengantarkan surat ke Pak Menkumham Supratman Andi, untuk diketahui bahwa posisi kami ini konflik internal partai. Sehingga, status quo tidak boleh ada yang mengatasnamakan PKB,” kata Lukman di Kantor Kemenkumham, Jakarta.
Eks Sekjen PKB, Lukman Edy
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Di sisi lain, ia menyebut belum bertemu dengan Menteri Hukum dan HAM, Supratman secara langsung hari ini. Ia hanya memasukkan surat ke bagian administratif sesuai dengan prosedur.
Namun demikian, ada poin penting dalam surat terkait konflik internal partai yang juga tertuang di dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PKB.
“Sehingga ketika saat ada konflik, maka tidak boleh ada yang membuat kebijakan strategis partai,” jelasnya.
Lukman menilai, Muktamar PKB yang berlangsung di Bali menyalahi Undang-Undang Partai Politik yakni anti-demokrasi. Dia mengklaim, ada aspirasi dibungkam ketika cabang yang punya pendapat lain selain Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
“Kami mendata ada 315 cabang, 168 cabang yang dipecat atau dibekukan. Menjelang muktamar, selebihnya adalah cabang-cabang mempunyai komitmen dan konsep khitah PKB tahun 98,” kata dia.
Sebagai informasi, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin kembali terpilih menjadi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara aklamasi, melalui Forum Muktamar yang diselenggarakan di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) pada Sabtu, 24 Agustus 2024.
Sebanyak 38 DPW PKB meminta Cak Imin menjadi Ketua Umum secara aklamasi.
"Saya menerima permintaan sahabat-sahabat semua untuk menjadi Ketua Umum PKB yang baru," ujar Cak Imin.
Pimpinan Sidang Pleno IV Muktamar PKB, Jazilul Fawaid meminta persetujuan para kader untuk memberikan mandat kepada Cak Imin sebagai Ketua DPP PKB periode 2024-2029.
"Memutuskan dan menetapkan Doktor Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masa bakti 2024-2029 di Bali, Minggu, 25 Agustus 2024 pukul 00.01 WITA," ujar dia.
PKB: Kenaikan PPN Bukan Harga Mati untuk Penguatan APBN
Ketua DPP PKB Dita Indah Sari mengatakan bahwa kenaikan PPN sebanyak 12 persen bukan harga mati atau jalan salah satu-satunya untuk menguatkan APBN.
