DPR, KPU dan Bawaslu Sepakati 3 Aturan Teknis Pilkada 2024
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Jakarta, VIVA – Komisi II DPR RI bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), secara resmi menyepakati aturan teknis pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
Setidaknya ada 3 aturan teknis KPU yang telah disepakati, seperti rancangan Peraturan KPU (PKPU) soal Logistik Kampanye, PKPU Kampanye Pilkada dan Dana Kampanye.
"Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu dan DKPP menyetujui rancangan PKPU," kata Ketua Komisi II, Ahmad Doli Kurnia dalam Raker Bersama KPU dan Bawaslu, Senin, 26 Agustus 2024.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Doli menambahkan bahwa rancangan PKPU dapat segera diundangkan setelah aturan ini mendapatkan persetujuan bersama, mengingat pendaftaran untuk pasangan calon Pilkada dibuka pada 27-29 Agustus mendatang.
"Saya kira hari ini harus segera diundangkan, tapi kalau yang lain kan masih cukup waktu karena logistik kan nanti dipergunakan pada saat 27 November,” ujar Doli.
Selain rancangan PKPU, Komisi II DPR RI juga membahas dan menyetujui tiga rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu).
Tiga aturan yang disepakati pada hari ini yakni Perbawaslu soal Pengawasan Pencalonan, Perbawaslu tentang Penanganan Pelanggaran Pelaksanaan Pilkada dan Perbawaslu tentang Pengawasan Dana Pemilih.
DPR Tunggu Rapat Pimpinan terkait RUU Omnibus Law Politik
Ketua Komisi II DPR RI mengungkapkan pembahasan RUU Omnibus Law Politik atau revisi UU Pemilu ataupun UU Pilkada masih menunggu putusan Rapat Pimpinan parlemen.
