Muzakir Manaf Yakin Menang 72 Persen di Pilgub Aceh: Orang Sebelah Bukan Lawan Kita
- VIVA.co.id/Dani Randi (Banda Aceh)
Banda Aceh, VIVA - Calon Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem, yang berpasangan dengan Fadhlullah, yakin bisa meraup suara terbanyak di Pilkada 2024. Menurut eks Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu, hal tersebut berdasarkan survei dan hasil jumlah suara di DPR Aceh yang tinggi dan disusul di daerah lainnya saat Pileg 2024.
Apalagi pasangan Muzakir dan Fadhlullah mendapat dukungan penuh dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ini yang membuatnya makin optimis meraup suara tinggi di Pilgub Aceh.
"Mari kita bergandeng tangan untuk mengambil sebuah kemenangan. Kami yakin dengan izin Allah, kita akan dapat 72 persen, mudah-mudahan," kata Muzakir Manaf saat deklarasi pasangan calon kepala daerah se Aceh yang diusung Partai Aceh di Taman Sultanah Safiatuddin, Banda Aceh, Minggu, 25 Agustus 2024.
Muzakir yakin menang, karena Prabowo Subianto mendukung penuh langkahnya untuk maju di pilkada kali ini yang berpasangan dengan Ketua Gerindra Aceh, Fadhlullah.
Lalu calon lawan yang dihadapi oleh pasangan ini yaitu Bustami Hamzah - Tgk Muhammad Yusuf A Wahab alias Tu Sop dinilai bukan lawan yang sepadan.
"Orang sebelah itu (Bustami - Tu Sop) bukan lawan kita," ujar Muzakir.
Untuk itu ia memerintahkan seluruh anggota Komite Peralihan Aceh (KPA) yang jadi tempat bernaungnya eks Kombatan GAM, untuk habis-habisan memenangkan calon yang diusung Partai Aceh.
"Kita akan habis-habisan kali ini, bagaimana KPA siap?," tanya Muzakir dan di sambut siap oleh para perwakilan KPA dari seluruh daerah di Aceh yang datang dalam deklarasi tersebut.
Diketahui pasangan Muzakir Manaf dan Fadhlullah didukung oleh Partai Aceh, PKS, Demokrat, PDIP, Gerindra, Golkar dan Partai Nanggroe Aceh (PNA).
Sementara calon lawannya yaitu Bustami - Tu Sop yang hingga saat ini sudah mendapat dukungan dari PAN, Nasdem dan Partai Adil Sejahtera (PAS).
Mahasiswa Prihatin Proses Pilkada di Banten Kental Politisasi Hukum
Para mahasiswa menilai, aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan diduga kuat melakukan intimidasi dan intervensi terhadap proses demokrasi di Banten.
