Tutup Muktamar, PKB Tegaskan Bersama Pemerintahan Prabowo-Gibran

Wasekjen PKB, Syaiful Huda
Sumber :
  • VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham

Bali, VIVA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) selesai menggelar Muktamar ke-VI di Nusa Dua, Bali pada 25 Agustus 2024. Dalam agenda tersebut, PKB mengambil sejumlah keputusan salah satunya mengukuhkan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai ketua umum.

Cak Imin Blak-blakan ke DPR, Minta Tambahan Anggaran Kemenko PM Rp653,7 Miliar

“Yang pertama muktamar tadi malam memutuskan secara aklamasi terpilihnya Gus Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum PKB periode 2024-2029,” ujar Sekretaris Steering Committe Muktamar PKB Syaiful Huda.

Huda menjelaskan PKB juga menetapkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syura PKB sampai 2029. Lalu, forum itu juga menentukan wadah perjuangan politik PKB sampai 2029.

Soal Gaji Guru dan Bansos jadi Pembahasan Presiden Prabowo saat Panggil Para Menterinya

Di sisi lain, Huda tidak menjelaskan secara rinci isinya. Namun, kata dia, tebal berkasnya sampai 35 halaman.

“Di dalam platform perjuangan politik PKB ini sebagaimana tema muktamar menyuguhkan 11 solusi bangsa ke depan. Nah dari 11 solusi bangsa ini, mungkin nanti secara detailnya akan saya bagikan kepada teman-teman,” ucapnya.

Janji Cak Imin untuk Korban Judi Online, Bakal Beri Bantuan dengan Strategi Ini

Muktamar itu juga memutuskan AD/ART PKB. Kini, mereka tinggal menunggu ketetapan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Muktamar PKB di Bali Tetapkan Muhaimin Iskandar Jadi Ketua Umum Secara Aklamasi

Photo :
  • VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham

Kemudian, Forum itu juga menegaskan posisi PKB dalam pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakilnya Gibran Rakabuming Raka. PKB menegaskan mendukung penuh pemerintahan pasangan tersebut.

“Kami pertegas sikap politik PKB, PKB secara institusi, secara lembaga Muktamirin, menyepakati PKB masuk bergabung menjadi bagian dari pemerintahan Pak Prabowo-Gibran,” tegas Huda.

Forum itu juga mendorong adanya perubahan sistem presidential treshold. PKB mau ambang batas diturunkan menjadi sepuluh persen pada Pemilu 2029.

“Muktamar juga merekomendasikan presidential treshold yang sekarang 20 persen, Muktamar merekomendasikan cukup 10 persen presidential treshold kita Pada pilpres 2029 yang akan datang,” pungkasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya