Prabowo soal Izin Tambang untuk Ormas Islam: Kalau Memang Harus, Apa Salahnya?

Jakarta. VIVA - Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto buka suara soal perizinan kelola tambang untuk Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam yang diberikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu diungkap Prabowo saat menyampaikan sambutan dalam acara penutupan Kongres ke-6 Partai Amanat Nasional (PAN) di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta Pusat, Sabtu, 24 Agustus 2024.

Prabowo mengaku tak masalah jika pengelolaan tersebut diniatkan untuk ormas-ormas yang setia kepada bangsa dan negara. 

“Kalau memang harus diberi izin-izin tambang, konsesi-konsesi apa salahnya kalau diberikan kepada mereka-mereka yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia,” kaya Prabowo.

Prabowo menekankan dirinya tak ada salahnya jika pengelolaan tambang itu diberikan kepada ormas-ormas. Asalkan, kata dia, tujuan pengelolaannya dikhususkan untuk rakyat. 

“Apa salahnya kalau diberikan kepada mereka yang selalu bekerja untuk rakyat, mendirikan sekolah, mendirikan pesantren, mendirikan universitas, membuat rumah sakit, apa salahnya kita memperkuat ekonominya orang-orang yang cinta rakyat dan cinta tanah air, apa salahnya?" tuturnya Prabowo.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan salah satu alasan memberikan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada ormas keagamaan karena untuk pemerataan ekonomi. Sebab, Jokowi mengaku sempat dikomplain oleh tokoh agama saat melakukan kunjungan kerja.

“Kita ingin pemerataan ekonomi. Kita ingin keadilan ekonomi. Banyak komplain kepada saya,” kata Jokowi di Batang, Jawa Tengah pada Jumat, 26 Juli 2024.

Saat itu, Jokowi sedang kunjungan ke pondok pesantren. Namun, ia tidak menyebut secara detail. Kata Jokowi, mereka mempertanyakan kenapa pengelolaan tambang saat ini hanya diberikan kepada perusahaan-perusahaan besar saja.

“Pak kenapa tambang-tambang itu hanya diberikan kepada yang gede-gedean, perusahaan besar? Kami pun kalau diberikan konsesi itu juga sanggup kok. Waktu saya datang ke ponpes bedialog di masjid,” ungkapnya.

Maka itu, Jokowi langsung mendorong dibuatkan regulasi agar organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan diberikan kesempatan untuk mengelola tambang-tambang di Indonesia. Tetapi, ia menekankan pengelolaan itu bukan dilakukan oleh ormas keagamaan secara langsung.

“Itulah yang mendorong kita membuat regulasi agar ormas keagamaan diberikan peluang untuk bisa mengelola tambang, tapi bukan ormasnya, badan usaha yang ada di ormas itu baik koperasi, maupun PT dan CV maupun yang lain-lain,” jelas dia.

Demokrat Ogah Ikut Campur Urusan PDIP yang Pecat Jokowi dan Gibran

Ketua Dewan Kehormatan Demokrat, Hinca Panjaitan, mengatakan tidak ingin ikut campur dalam urusan PDIP yang resmi memecat Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Gibran, dan Bobby.

VIVA.co.id

18 Desember 2024