NU Minta Muktamar PKB di Bali Dibatalkan karena Potensi Timbulkan Gesekan
- VIVA.co.id/Natania Longdong
Jakarta, VIVA - Ketua Pengurus Besar NU Habib Umarsyah meminta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membatalkan pelaksanaan muktamar di Bali yang rencananya berlangsung pada 24-25 Agustus 2024.
"Hal ini mengingat rencana pelaksanaan Muktamar PKB mendapat penolakan dari sejumlah elemen masyarakat Bali. Kami khawatir jika dipaksakan nanti malah timbul gesekan antarelemen masyarakat,” kata Umarsyah di Jakarta, Sabtu, 24 Agustus 2024.
Habib Umarsyah meminta agar para elite PKB mendengar aspirasi masyarakat Bali dan membatalkan pelaksanaan muktamar di Pulau Dewata itu.
Penolakan pelaksanaan Muktamar PKB ke VI datang dari Poros Pemuda Pariwisata, Budayawan Bali, serta Pemuda Bali, kemarin. Sejumlah elemen masyarakat Bali ini menganggap pelaksanaan Muktamar PKB mengganggu keamanan di Bali.
Ada tiga poin pernyataan sikap yang mereka sampaikan.
Pertama, mendesak kepada pemerintah daerah dan Kepolisian Daerah Bali untuk bertindak dan bersikap tegas atas segala bentuk kemungkinan yang berpotensi menggangu stabilitas ekonomi Bali sebagai pusat pariwisata nasional.
Kedua, mendesak kepala pemerintah daerah dan kepala kepolisian daerah Bali atas segala kemungkinan yang berpotensi mengancam stabilitas keamanan dan situasi damai masyarakat Bali.
Ketiga, mendesak kepala pemerintahan daerah dan Kepolisian Daerah Bali agar membatalkan dan mencabut izin pelaksanan Muktamar PKB yang diselenggarakan pada 24-25: Agustus 2024 di Bali Nusa Dua Convention Center.
Koordinator Poros Pemuda Pariwisata Bali Anak Agung Bramantara menilai pelaksanaan Muktamar PKB di Bali sangat tidak tepat karena saat ini Nahdlatul Ulama melalui organisasi sayapnya juga melaksanakan kegiatan di Bali.
"Akan lebih baik mereka menyelesaikan masalah internal mereka dulu,” kata dia.
Hal senada juga diungkapkan pemerhati pariwisata Bali I Made Astrawan. Kata dia, pasca Covid-19 pariwisata Bali sudah mulai menggeliat. Bahkan sejumlah wisatawan manca negara mulai mengeluh Bali sudah macet.
"Ini tanpa muktamar saja sudah kredit. Ditambah ada muktamar. Nanti bisa-bisa ada penilaian negatif dari wisatawan manca negara,” kata dia.
Diketahui, Muktamar menjadi salah satu forum tertinggi PKB. Acara tersebut akan diikuti ribuan peserta perwakilan dari seluruh Dewan Pengurus Cabang (DPC), Dewan Pengurus Wilayah (DPW), dan badan otonom PKB di seluruh Indonesia.