KPU Pastikan Revisi PKPU Syarat Calon Kepala Daerah Akomodir Putusan MK

Ketua KPU RI M Afifuddin
Sumber :
  • Youtube Setpres

Jakarta, VIVA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI M Afifuddin memastikan akan melakukan revisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 terkait syarat pencalonan pasangan calon kepala daerah. Upaya revisi itu untuk mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi (MK). 

Ketua KPU dan Bawaslu Brebes Dipecat

Afifuddin juga menekankan aturan tersebut bisa terbit sebelum masa pendaftaran pasangan calon kepala daerah.

"KPU RI mengupayakan agar PKPU Nomor 8 Tahun 2024 dan pedoman teknis dalam menindaklanjuti putusan MK tersebut terbit sebelum pendaftaran calon," kata Afif di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 23 Agustus 2024.

Sengketa Pilkada Banjarbaru, Hakim MK Pertanyakan Ada Paslon Didiskualifikasi Tapi Pemungutan Suara Dilanjutkan

Ketua MK Suhartoyo (tengah), bersama hakim Arief Hidayat dan Saldi Isra di sidang perselisihan hasil Pileg 2024.

Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

Afif menjelaskan tahap pendaftaran pasangan calon kepala daerah 2024 sudah dimulai sejak 27-29 Agustus 2024 nanti. Dikatakan dia, revisi PKPU itu juga akan memperhatikan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gugat Dugaan 1 Juta Tanda Tangan Palsu saat Pilgub, Kubu Danny Pomanto Optimis Menang di MK

"Khusus dalam pendaftaran pasangan calon memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kecuali diatur atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan,” ujarnya. 

Namun, menurut dia, nantinya KPU akan menggelar konsultasi dan pembahasan lebih dulu dengan Komisi II DPR. Dia memastikan semua tengah intensif dikomunikasikan.

Diketahui, DPR membatalkan merevisi UU Pilkada. Parlemen kemudian menyatakan Pilkada Serentak 2024 akan digelar mengikuti putusan MK nomor 60/PUU-XXII/2024 terkait persyaratan pencalonan. Keputusan tersebut disambut KPU dengan menyusun draf PKPU.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian

Mendagri Usul Kepala Daerah Tak Sengketa di MK Dilantik 6 Februari

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan opsi pelantikan kepala daerah yang tidak sengketa pilkada di MK pada 6 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto.

img_title
VIVA.co.id
22 Januari 2025