PDIP Beri 6 Syarat Anies Baswedan Kalau Mau Diusung Jadi Cagub Jakarta
- Youtube TvoneNews
Jakarta, VIVA – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri sempat menyindir ada desakan agar PDIP mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024.
Bahkan, desakan itu muncul di depan kantor PDIP melalui spanduk yang berisi aspirasi yang intinya meminta Megawati mengusung Anies.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan Megawati hanya merespons apa yang dia lihat berupa spanduk yang meminta agar PDIP mendukung Anies Baswedan.
Hasto meminta aspirasi tersebut sebaiknya disampaikan baik-baik ke Ketum PDIP, dan pihaknya sangat terbuka. Ia menegaskan pernyataan Megawati tersebut tidak ada kaitannya dengan ketidaksukaan secara personal kepada Anies Baswedan.
"Ya Ibu Mega kan tadi mengatakan saya gak pernah membully orang, saya tidak pernah menyatakan ketidaksukaan pada orang. Yang dilakukan oleh Ibu Mega adalah menjaga nilai-nilai demokrasi, etika, moral, kekuatan, akar rumput, itu yang didengar oleh Ibu Mega," ungkap Hasto.
Menurutnya, Anies Baswedan masih memiliki peluang untuk diusung pada Pilkada DKI Jakarta 2024, asalkan memiliki komitmen terhadap ideologi partai.
Ia memaparkan beberapa syarat yang harus dipenuhi para calon kepala daerah yang akan diusung PDIP -- termasuk Anies Baswedan. Berikut syarat yang diberikan PDIP ke Anies Baswedan:
1. Visi-misi calon kepala daerah disiapkan PDIP
2. Politik tata ruang -- termasuk upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan.
3. Mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, dan berdikari di bidang ekonomi.
4. Keberpihakan pada wong cilik dan berkepribadian dalam kebudayaan
5. Kader partai
6. Taat terhadap ideologi serta berpegang pada platform partai.
"Sekiranya syarat-syarat itu nanti bisa dipenuhi, tentu terbuka suatu ruang untuk bekerja sama," kata Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 23 Agustus 2024.
Ia menekankan apapun yang dilakukan oleh Anies nantinya adalah untuk negara, bukan untuk kepentingan golongan tertentu. Oleh sebab itu, komitmen tersebut hanya bisa diidentifikasi lewat statusnya sebagai kader PDIP.
"Selama hal-hal tersebut sudah disuarakan, maka itu sudah menjadi bagian dari kesadaran sebagai anggota PDI Perjuangan," ungkap Hasto.
Pengamat Anggap Netralitas ASN dalam Pilkada Sesuatu yang Bertentangan
Pengamat politik mengatakan netralitas ASN dalam Pilkada adalah paradoksal: di satu sisi ASN juga warga negara yang memiliki hak pilih tetapi mereka diwajibkan netral.
