PDIP Dinilai Jangan Usung Anies Maju Pilkada Jakarta, Ini Pertimbangannya
- VIVA.co.id/Andrew Tito
Jakarta, VIVA – Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terkait ambang batas parpol untuk pencalonan kepala daerah. Aturan itu memungkinkan PDIP mengusung calonnya sendiri.
Pengamat politik Muhammad Qodari menilai, PDIP sebaiknya tidak mencalonkan Anies Baswedan dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Sebab, Anies, tidak layak dicalonkan karena bukan kader dari partai berlambang banteng tersebut.
“Kalau saya sih berharap jangan Anies, Ahok lah karena Ahok kader PDI Perjuangan, sementara Anies Baswedan bukan, jelas toh” ujar Qodari di Jakarta, dikutip Kamis, 22 Agustus 2024..
Sementara itu, Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan Komarudin Watubun khawatir akan potensi pengkhianatan Anies Baswedan jika diusung PDIP. Ia pun menegaskan jika Anies ingin diusung maka dia harus menjadi kader dari partai berlambang banteng tersebut.
Pengamat Politik M Qodari
- Dok. Istimewa
“Karena kita berpengalaman. Yang kita kaderkan saja bisa berkhianat, apalagi yang tidak menjadi kader,” ujar Komarudin di Kantor DPP PDIP, Jakarta.
Jika melihat sepak terjang mantan Menteri Pendidikan itu dalam konstelasi politik, dirinya memang kerap kali berpindah haluan dalam menjalin dukungan untuk dirinya dan terkesan tidak memiliki ideologi yang jelas. Misalnya saat pencalonan Jokowi-JK di Pilpres tahun 2014, ketika itu dirinya membela mati-matian pasangan tersebut.
Usai diberhentikan dari posisinya sebagai Menteri Pendidikan di kabinet Jokowi, dirinya pun mencoba menjalin dukungan dari parpol lain untuk mengusung dirinya dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Ia berhasil mendapat sejumlah dukungan dari Gerindra, PKS, PAN, Perindo, & Partai Idaman yang merupakan pihak oposisi ketika itu dan berhasil menang dalam Pilgub DKI Jakarta.
Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
- VIVA.co.id/Natania Longdong
Sementara dalam Pilpres 2024, dirinya pun memutuskan kembali bersebrangan dengan Gerindra yang sebelumnya mengusung dirinya di Pilkada DKI Jakarta. Di lain sisi selama Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, PDIP kerap kali menyerang kebijakan Anies kala itu.
Mulai dari rumah DP 0% yang tidak berjalan sesuai dengan janji kampanye, hingga realisasi janji kampanye yang berhasil hanya 5 dari 23 janji.
Gubernur Bengkulu Ancam Pecat Bawahan Jika Tak Bantu Pemenangan Pilkada 2024
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah resmi menetapkan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan kepada bawahannya.
