RUU Pilkada Banjir Penolakan, Hasto: Jangan Paksakan Kehendak Tanpa Dengar Suara Rakyat
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta, VIVA – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menanggapi aksi demonstrasi penolakan terhadap RUU Pilkada. Penolakan itu salah satunya dilakukan elemen masyarakat di depan Gedung DPR RI.
Hasto mengingatkan agar DPR RI menjalankan tugasnya dengan mendengar aspirasi dari rakyat. Dia mengkritisi jangan sampai DPR RI berubah fungsi jadi DPR.
"Namanya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sehingga suara rakyat itulah yang seharusnya didengar. Bukan Dewan Perwakilan Kekuasaan," ujar Hasto di Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024.
Dia juga menyampaikan sikap PDIP yang menolak RUU Pilkada karena merujuk suara rakyat. Kata Hasto, tak masalah PDIP sendirian.
Aksi Treatrikal saat demo di Padang
- VIVA.co.id/Andri Mardiansyah (Padang)
Pun, ia menekankan Ketua Fraksi PDIP di DPR Puan Maharani juga intens melakukan koordinasi dengan jajaran fraksi.
"Karena itulah sikap fraksi (PDIP) sangat jelas. Di Baleg, meskipun PDI Perjuangan sendirian, tetapi itulah pegangan suara rakyat yang menjadi landasan dari nafas kehidupan Partai," lanjut Hasto.
Lantas, Hasto mengatakan Puan sudah bertugas di DPR RI sesuai dengan tugasnya.
"Mbak Puan telah memberikan arahan kepada Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI, maka sikap kami sangat tegas di Baleg, ya, meskipun sendirian," kata Hasto.
Kemudian, Hasto yang mewakili PDIP, mengajak rakyat untuk tetap mengawal isu ini agar upaya merevisi UU Pilkada gagal. Hal itu seperti yang sudah disampaikan oleh pimpinan DPR RI.
"Jangan paksakan suatu kehendak kekuasaan tanpa mendengarkan suara rakyat. Itu salah satu pesan moral yang disampaikan oleh Ibu Mega," ujar Hasto.
Kata Hasto, aagr jangan mempermainkan konstitusi untuk kebaikan banga. "Jangan permainkan konstitusi, suatu bangsa akan hancur lebur kalau tidak berdiri kokoh pada ideologi dan konstitusi," tuturnya.
BKN Gantikan KASN Pelototi Pelanggaran ASN di Pilkada 2024
Bawaslu sebut BKN gantikan KASN untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran ASN selama tahapan Pilkada serentak 2024.
