Banyak Partai Gabung ke KIM Tinggalkan PDIP, Megawati: Emangnya Kenapa Kalau Kita Sendirian?
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta, VIVA – Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengaku tak masalah jika banyak partai politik yang memilih bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Termasuk partai-partai yang sebelumnya bukan pendukung Prabowo-Gibran, sehingga menjadi KIM Plus.
Hal tersebut ditegaskan Megawati dalam pidato politiknya di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Agustus 2024.
"Saya kan dengar, bu sekarang partai lain bikin KIM Plus. Ya biarin aja, saya sih gitu aja. Terserah aja. Terus kita jadi sendirian. Emangnya kenapa kalau kita sendirian?," ujar Megawati.
Presiden ke-5 RI itu menjelaskan, setiap partai politik memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) masing-masing. Ia menyebut AD/ART PDIP tidak sama dengan partai politik lain.
"Loh, dasarnya bagi saya adalah karena AD/ART juga supaya tahu dulu. AD/ART kita enggak sama, sama yang lain juga enggak sama gitu lho," kata Megawati.
"Itu maksud saya kemandirian, jadi kalau mereka mau kumpul ya terserah aja. Loh saya kan sudah bilang, saya kan ikut aturan, gitu lho," imbuhnya.
Sebagai informasi, Koalisi Indonesia Maju (KIM) terdiri dari gabungan beberapa partai seperti Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat dalam Pilpres 2024. Namun, belakangan muncul wacana KIM Plus di Pilkada Serentak 2024.
Terbaru, Partai Nasdem, Perindo dan PPP menyatakan bergabung untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto di periode 2024-2029.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto juga mengaku tak masalah jika banyak partai yang merapat untuk bergabung KIM. Ia menilai PDIP menjadi jembatan seluruh partai.
"Ya enggak ada masalah. Dari data-data yang kami sampaikan dari 305 yang diumumkan oleh Bu Ketua Umum ternyata PDIP menjadi jembatan penghubung dari seluruh partai. Dari total 610 calon dari 305 daerah itu ternyata PDIP 57 persen," kata Hasto kepada wartawan di Rangkasbitung, Banten, Jumat, 16 Agustus 2024.
"Kemudian non partai itu 62 persen dan di kalangan PNS, dari kalangan swasta dan sebagainya, purnawirawan TNI,Polri, dari Golkar 10 persen dari Gerindra di atas 6,8 persen. seluruh partai ada," ujarnya.
