Tolak Pengesahan RUU Pilkada, Politikus PKB: Lawan Penguasa Begal Konstitusi!
- ANTARA/HO-Dokumentasi Luqman Hakim
Jakarta, VIVA – Anggota DPR RI Fraksi PKB, Luqman Hakim, menyatakan sikapnya yang menolak pengesahan Revisi Undang-undang Pilkada. Sebagai salah satu bentuk perlawanannya, hari ini dia mengaku tak datang pada rapat paripurna pengesahan RUU tersebut.
"Sebagai Anggota DPR RI Fraksi PKB, saya memutuskan tidak datang pada Rapat Paripurna DPR RI yang digelar hari ini dengan agenda pengambilan keputusan untuk mengesahkan RUU Pilkada," kata Luqman dalam keterangannya, yang diterima Kamis, 22 Agustus 2024.
Ilustrasi rapat paripurna DPR
- VIVAnews/Anwar Sadat
Luqman mengaku menolak RUU tersebut karena Baleg DPR RI tidak membuka ruang untuk partisipasi publik. Dia juga menilai RUU Pilkada yang bakal disahkan itu tidak sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi dan kontra demokrasi.
"Tidak hadirnya saya di rapat paripurna, bukanlah masalah teknis. Tetapi manifestasi dari sikap saya yang menolak pembahasan dan pengesahan revisi UU Pilkada dengan cara kilat, tanpa ruang partisipasi publik, kontra-demokrasi dan melawan konstitusi dengan mengabaikan substansi Putusan MK," kata Luqman.
Ilustrasi surat suara di pemilu
- vstory
Luqman mengaku berdiri bersama rakyat dan mahasiswa yang menolak RUU Pilkada. Menurutnya RUU Pilkada ini merupakan rekayasa penguasa yang berusaha 'membegal' konstitusi dan harus dilawan.
"Saya memilih berada di posisi sejarah bersama kawan-kawan mahasiswa, teman-teman jurnalis, para akademisi, individu dan organisasi pegiat demokrasi dan seluruh rakyat Indonesia yang hari ini bersikap dan bergerak melawan rekayasa penguasa untuk membegal konstitusi demi melanggengkan kekuasaan," ujarnya.Â
Haris Rusly Moti: PPN 12 Persen Produk PDIP Sebagai Ruling Party
Pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025.Â
